Mahfud MD: Prosedur Pembebasan Ba’asyir Keliru

0
115

YOGYAKARTA (suara-karya.com): Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi  Mahfud MD, menilai prosedur pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba`asyir keliru.  

Mahfud mengatakan, seharusnya PP Nomor 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menjadi acuan pembebasan Ba’asyir. Dalam PP itu diatur yang melakukan pembebasan seorang warga binaan itu menteri hukum dan HAM.

Sesuai PP itu, kata dia, pembebasan bersyarat ditangani menteri hukum dan HAM yang selanjutnya mendelegasikan kepada direktur jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

“Nah, Yusril (Yusril Ihza Mahendra) itu kan bukan Menkumham, penasihat presiden juga bukan dia lho. Dia penasihat Pak Jokowi, bukan penasihat presiden,” kata Mahfud.

Selain itu, menurut dia, keputusan pembebasan bersyarat juga harus didahului dengan melakukan pembinaan bagi narapidana selama beberapa bulan, kemudian mendapat penilaian dari masyarakat terkait dengan kelayakan mendapat pembebasan.

“Lalu dia bersedia menyatakan Pancasila dan UUD sebagai ideologi dan konstitusi yang akan dia taati, artinya taat pada NKRI,” katanya.

Mahfud juga menilai ada kesan ketergesa-gesaan merujuk istilah “bebas murni” yang sebelumnya sempat muncul dalam rencana pembebasan Ba’asyir.

“Bebas murni”, kata Mahfud, diberikan melalui putusan hakim di tingkat pertama yang membuktikan orang itu tidak bersalah sehingga sama sekali tidak menjalani hukuman.

“Kalau bebas biasa, ya, menunggu masa hukuman selesai. Kalau bebas bersyarat, syaratnya sisa masa hukuman tinggal 2,5 tahun kemudian itu bersyarat,” katanya.

Sebelumnya, pengacara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo/Ma’ruf Amin, Yusril Mahendra, saat menemui narapidana kasus teroris Abu Bakar Baasyir di LP Teroris Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengatakan, Ba’asyir akan dibebaskan. (Yuniati)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here