Politik Uang Kian Massif pada Pemilu 2019

0
71
Diskusi Kemendagri Media Forum (KMF) yang bertema Potensi Politik Uang di Pusaran Pemilu 2019 (Ist)

JAKARTA  (suara-karya.com): Praktik politik uang diperkirakan bakal semakin meningkat pada Pemilu 2019 terutama pada pemilu legislatif. Makin massif praktik politik uang dalam pemilu bukan saja terjadi karena pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka tapi juga budaya rakyat yang permisif terhadap politik uang.

Demikian benang sari dalalam diskusi Kemendagri Media Forum (KMF) yang bertema  Potensi  Politik Uang di Pusaran Pemilu 2019 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/2).

Dalam diskusi yang dimoderatori Astri Megatari, hadir menjadi pembicara  Direktur Eksekutif  Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar.

August Mellaz mengatakan,  politik uang terjadi karena sama seperti Pemilu 2014, pada Pemilu 2019, dengan sistem proporsional terbuka maka ribuan caleg akan berlomba-lomba mengeluarkan dana agar bisa terpilih.

“Pada pemilu legislatif, kompetisi berbasis caleg dan bukan partai. Dengan sistem proporsional terbuka, setiap caleg akan berusaha meningkatkan popularitasnya dan bersaing tidak saja dengan caleg dari partai lain tapi juga caleg sesama partai,” katamya.

August Mellaz  mengatakan, untuk pemilu legislatif tingkat DPR saja ada sebanyak 7.968 caleg yang bersaing. Diperirakan ada ratusan ribu caleg yang berebut kursi untuk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota.

“Jual beli suara paling gampang untuk menarik pemilih yang kebingungan dengan jumlah caleg DPR dan DPRD yang harus dipilih. Belum lagi waktu yang pendek bagi caleg-caleg itu mengenalkan diri langsung ke konstituen. Di sinilah pentingnya peran tim sukses dalam konteks jual beli suara,” katanya.

Burhanuddin Muhtadi  mengungkapkan berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rakyat Indonesia permisif dengan politik uang. Ia menyebutkan pada Pemilu 2014, sebanyak 33 persen masyarakat mengaku menerima politik uang.

“Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia menempati peringkat terbesar ke tiga di dunia dengan negara yang menerima praktik politik uang di bawah Uganda,” ujarnya.

Burhanuddin juga melihat potensi peningkatan politik uang tahun ini karena masih  menggunakan sistem proporsional terbuka. Menurutnya, sistem proporsional terbuka membuat kontestasi politik justru berfokus pada caleg ketimbang partai politik.

Praktik politik uang juga bisa semakin massif karena media massa maupun pemerintah dan partai politik serta rakyat lebih terkonsetrasi pada pemilihan presiden. “Akibatnya, pengawasan politik uang dalam pemilu legislatif menjadi terabaikan,” ujarnya.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, selain masalah sistem pemilu yang bersifat proporsional terbuka, masalah budaya masyarakat Indonesia yang terbuka dengan penerimaan uang dan barang juga bisa menjadi penyebab maraknya politik uang.

“Dalam budaya masyarakat kita soal beri memberi ini kan dianggap wajar,” tuturnya.

Ia menambahkan, bentuk politik uang juga tidak hanya dalam bentuk amplop berisi  uang  tapi juga berbentuk tanam jasa seperti membantu kelompok tani atau kelompok nelayan yang memiliki pengaruh kepada masyarakat pemilih di tingkat bawah.

Meskipun demikian, Bahtiar meminta semua pihak optimistis untuk bersama-sama  membasmi bibit racun demokrasi yang berupa politik uang ini agar tidak merusak kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kita harus memiliki sensitivitas untuk mengungkap cara-cara baru penerapan politik uang. Yang penting terhadap temuan para peneliti ini, bahwa kita siuman (sadar) bahwa ada keadaan yang memungkinkan adanya politik uang dan peluang adanya potensi kemungkinan peningkatan politik uang. Kualitas demokrasi kita jangan sampai menurun akibat ancaman money politics,” tuturnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here