Kepala Daerah Diminta Serius Benahi Perpustakaan

0
705
Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando berharap kepala daerah untuk serius membenahi kualitas perpustakaan dan sumber daya manusia (SDM) perpustakaan di daerahnya. Ia juga berharap penyusunan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan perpustakaan dikonsultasikan dengan Perpustakaan Nasional RI.

“Sekarang masih banyak perpustakaan di daerah yang pengelolanya bukan bergelar ilmu pustakawan tapi malah bergelar insinyur atau guru, akibatnya jadi susah dalam mengelola dan membenahi perpustakaan termasuk dalam penyusunan rencana anggaran perpustakaan,” kata Muhammad Syarif Bando saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (14/3).

Ia juga berharap Perpustakaan Nasional RI menjadi bahan rujukan bagi kepala daerah dan pemerintah dalam membuat kebijakan dan aturan seperti perda yang terkait dengan perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan milik pemerintah daerah memiliki standar kualitas dan terakreditasi dengan baik.

Meski demikian, Muhammad Syarif Bando bersyukur karena pemerintah pusat maupun daerah sudah memiliki kesadaran yang baik tentang perlunya perpustakaan di daerah. “Tahun 2010, pemda sudah mulai bangun perpustakaan. Tiga tahun kemudian, perpustakaan sudah menjadi urusan wajib bagi pemda,” tuturnya.

Muhammad Syarif Bando juga mengingatkan kepala perpustakaan dan pustakawan di daerah untuk menjalin komunikasi dengan baik dengan kepala daerah. “Kalau anggaran kecil, jangan menyalahkan  kepala daerah dengan alasan  menganggap perpustakaan tidak penting.  Justru, pustakawan di daerah harus bisa meyakinkan kepala daerah bahwa perpustakaan itu penting,” katanya.

Ia juga melihat banyak pustakawan di daerah tidak memiliki jiwa pelayanan yang baik dan lebih berorientasi pada birokrasi. “Hilangkan ego seolah menjadi pejabat di perpustakaan. Misalnya, tidak mau melayani eselon yang lebih rendah karena merasa eselonnya lebih tinggi,” ujar Syarif Bando.

Syarif mencontohkan dirinya memiliki jabatan sebagai Kepala Perpusnas. “Tapi waktu di perpustakaan, saya melepaskan jabatan dan eselon saya untuk melayani masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Syarif Bando juga mengingatkan perpustakaan milik pemerintah termasuk pemerintah daerah harus melayani semua lapisan masyarakat sebagai bentuk iklusi sosial perpustakaan dalam mensejahterahkan rakyat.

“Perpustakaan yang dimiliki pemerintah itu didanai APBN dan APBD, itu uang rakyat. Jadi, jangan perpustakaan itu hanya melayani peneliti, calon doktor atau calon profesor saja. Perpustakaan itu juga harus melayani dan menjangkau kalangan masyarakat bawah seperti tukang parkir, tukang becak,” katanya.

Ia berharap perpustakaan jangan menjadi menara gading tapi harus menjadi mercu suar yang menjadi pemandu bagi kalangan masyarakat untuk mengubah cara berpikir (mind set) untuk mau lebih maju. Perpustakaan harus ikut bertanggungjawab untuk membangun sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan bangsa dan negara.

“Tantangan bagi pustakawan untuk ikut mengajak semua lapisan masyarakat di daerah untuk datang ke perpustakaan dan membaca agar kualitas SDM rakyat di daerahnya meningkat.  Kalau SDM rendah, dia hanya bekerja sebagai labour dengan gaji rendah. Tapi, kalau SDM-nya pintar karena senang membaca, dia bisa membangun usaha online dengan gaji miliaran rupiah seperti pemilik BukaLapak atau Grab,” katanya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here