Komisi X DPR Komitmen Dukung Perpusnas RI

0
355
Mendagri Tjahjo Kumolo hadiri Rakornas Perpustakaan Nasional Tahun 2019 (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Komisi X DPR menyatakan komitmen dan kepeduliannya untuk mengembangkan perpustakaan di Indonesia termasuk mendukung perkembangan dan kemajuan Perpustakaan Nasional RI. Apalagi, data menunjukkan tingkat budaya baca masyarakat Indonesia masih berada di kategori rendah.

Komitmen itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR Djoko Udjianto saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019, di Jakarta, Kamis (14/3).

Dalam paparannya, Djoko Udjianto mengutip penelitian Unesco yang menunjukkan di  Eropa dan Amerika, satu orang membaca 25 judul buku per tahun. Di negara-negara Asia Timur, satu orang membaca 15 buku per tahun.

“Di Indonesia, justru satu buku dibaca 15 orang per tahun. Ini sama artinya, 225 juta penduduk Indonesia hanya baca 30.000 judul buku,” katanya.

Lebih memprihatinkan berdasarkan penelitian Peringkat Literasi Internasional oleh Central Connectitut State pada 2016, tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara.

Ia menambahkan, berdasarkan data Perpusnas ternyata baru 41 persen dari total penduduk Indonesia yang memanfaatkan perpustakaan dengan tingkat kunjungan perpustakaan kurang dari dua persen per hari dari jumlah penduduk.

Namun, Djoko juga melihat fakta justru jumlah perpustakaan Indonesia terbanyak kedua di dunia. Berdasarkan data dari OCLC (Online Computer Library Center) Lembaga jejaring Perpustakaan yang berbasis di Amerika Serikat tahun 2018, menempatkan Indonesia pada  peringkat kedua dunia jumlahperpustakaan tertinggi dengan sebanyak 164.610 perpustakaan.

Sementara India menempati posisi pertama denganjumlah 323,605 perpustakaan, ketiga, Rusia 113,440 perpustakaan dan keempat China dengan 105,831 perpustakaan.

Dalam kesempatan itu, Djoko Udjianto menunjukkan komitmen DPR khususnya Komisi X untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat di bidang legislasi dengan menyusun dan mensahkan empat undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Sementara untuk dukungan anggaran,  DPR tiap tahun meningkatkan anggaran bagi perpustakaan nasional. Pada tahun 2019, anggaran Perpustakaan Nasional sebesar Rp 730 miliar lebih atau naik 24,93 persen dari anggaran sebelumnya.

“Sedangkan di bidang pengawasan, Komisi X DPR mengawasi  Perpusnas RI dalam menyusun program-program prioritas bersifat inovatif yang bertujuan untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Djoko. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here