Kemendagri Kembangkan Sistem Online Layanan Administrasi (Si OLA)

0
43
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo sedang menjelaskan Sistem Online Layanan Administrasi (Si OLA) (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengintegrasikan  E- Planning, E Budgeting, serta E- Mutasi dalam Sistem Online Layanan Administrasi (Si OLA).

Hal itu disampaikan  Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo yang didampingi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri M Hudori, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syariffudin di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/3).

Hadi Prabowo menjelaskan Sistem Online Layanan Administrasi (Si OLA) di Kemendagri  yang diluncurkan  pada tanggal 17 Desember 2018 terdiri dari 15 layanan, yaitu satu layanan yang bersifat konsultatif dan 14 layanan bersifat administratif.

Ia menambahkan, Si OLA adalah pengembangan aplikasi utama Unit Layanan administrasi  Kemendagri untuk fasilitasi penyediaan aplikasi serta pengelolaan layanan administrasi dan konsultasi Kemendagri secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Sedangkan tujuannya memberikan kemudahan pengguna layanan administrasi dan konsultasi di lingkungan Kemendagri, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyederhanaan sistem, prosedur, mekanisme, dan kontrol kerja yang efektif, peningkatan kualitas pengelolaan layanan administrasi dan konsultasi.

“Saat ini sudah dilaksanakan meskipun belum begitu sempurna, karena pemerintah provinsi, kabupaten/ kota masih ingin dan sering datang ke Kemendagri. Padahal, ini kita sudah sosialisasikan dan tidak perlu datang langsung ke Kemendagri. Kemudian,  tidak perlu bertatap muka langsung,” tegas Hadi.

Sekjen Kemendagri menjelaskan ada 14 layanan administrasi lainnya, yaitu Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD Provinsi; Evaluasi Raperda Provinsi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rapergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban; Evaluasi Raperda Provinsi tentang Perubahan APBD dan Raperda tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi; Evaluasi Raperda Provinsi tentang RPJPD/RPJMD Provinsi; Evaluasi Raperda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan RTR Kawasan strategis Provinsi; Ijin ke luar negeri bagi pejabat negara dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi; Penerbitan Kepmendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota; Penerbitan Kepmendagri tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi; Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Organisasi Kemasyarakatan; Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing; Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemda; Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

“ Layanan melalui Si OLA kita upayakan pelayanan secara elektronik atau secara online, jadi itu upaya langkah percepatan dalam memberikan pelayanan. Kemudian, saat ini juga sedang dikembangkan pelayanan untuk kaitannya dengan rekomendasi atau izin untuk mutasi pejabat tinggi pratama, madya, di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pejabat  administrato dan pengawas di tingkat provinsi, kabupaten/kota dengan waktu paling lama adalah 10 hari,” ujar Hadi.

Hadi Prabowo menegaskan tujuan dari upaya peningkatan pelayanan melalui Si OLA adalah untuk memberikan kemudahan pengguna layanan administrasi dan konsultasi di lingkungan Kemendagri, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyederhanaan sistem, prosedur, mekanisme, dan kontrol kerja yang efektif serta peningkatan kualitas pengelolaan layanan administrasi dan konsultasi. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here