Sekjen Kemendagri: Apel Pemerintah Desa se-Indonesia Bukan Inisiatif Pemerintah

0
74
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo didampingi Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri Nata Irawan dan Deputi I Poldagri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Acara Apel Pemerintah Desa se-Indonesia yang direncanakan berlangsung pada 20 Maret 2018 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, sepenuhnya inisiatif Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa.

“Apel Pemerintah Desa se-Indonesia yang diselenggarakan 30 Maret mendatang di GBK sekaligus pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Bapak Presiden Jokowi bukan merupakan inisiatif pemerintah, namun murni inisiatif dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa,” kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/3).

Namun demikian, Hadi Prabowo yang didampingi Deputi I Poldagri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengapresiasi adan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa yang akan menyelenggarakan acara tersebut.

“Kami apresiasi terhadap inisiatif acara tersebut, acara itu positif. Namun juga perlu dilihat kembali, terutama soal penganggaran dan keamanan selama acara berlangsung,” jelas Hadi Prabowo.

Sekjen Kemendagri  menegaskan, munculnya isu yang berkembang yang mengaitkan pemerintah sengaja menyelenggarakan acara menjelang penyelenggaraan pemilu juga perlu diklarifikasi. “Pemerintah tidak pernah ikut campur terhadap acara tersebut, waktu yang diambil menjelang pemilu juga bukan inisiatif pemerintah,” tutur Hadi.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi menjelaskan, Kemendagri dan Kemenkopolhukam akan menyampaikan kepada Presiden terkait dengan rencana acara tersebut. “Jadi sampai saat ini acara tersebut belum diagendakan Bapak Presiden. Nantinya akan kami koordinasikan kembali dengan Bapak Presiden,” katanya.

Deputi I Bidang Politik dalam Negeri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan mengklarifikasi juga bahwa tidak ada arahan terkait masalah keuangan dan sebagainya  dan juga menyesalkan ada hal tersebut, seolah-olah didorong oleh Kemendagri.

“Pada intinya jika niatnya bagus dan sebagainya kami akan mendorong, namun ada masalah-masalah keuangan dan sebagainya kami juga menyesalkan ada hal tersebut, seolah-olah didorong oleh Kemendagri, apalagi kita sama sekali tidak memberikan masukan seperti itu,” katanya.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menegaskan tugasnya antara lain melaksanakan tata kelola pemerintahan desa. Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dalam mengundang para kepala desa tentu dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di mana beberapa menteri terkait dengan pembinaan desa memberikan arahan kebijakan tata kelola pemerintahan desa.

“ Kalau juga ada hal yang dilakukan oleh Bakornas Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berencana akan menggelar Apel Pemerintahan Desa se-Indonesia, prinsip sepanjang tidak melanggar undang – undang dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang berbau politik bisa dilaksanakan. Namun, demikian ada catatan-catatan yang krusial maka Mendagri mengamatkan kepada kami semua untuk melakukan evaluasi kembali,” kata Nata Irawan. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here