Menkeu Janjikan Dana Kecamatan

0
81
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji  akan mencari formula anggaran yang tepat  sehingga dimungkinkan pemerintah mengucurkan dana kecamatan, sama seperti dana yang terima desa dan kelurahan.

“Saya tadi mendengar dari Pak Mendagri, kalau bisa ada semacam dana kecamatan. Karena Ini kan sama, lurah dan (kepala) desa dapat, kok camat ga dikasih. Nanti saya akan pikirkan dananya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat tampil sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Camat  di Jakarta, Rabu (20/3).

Menkeu mengaku harus ada keseimbangan antara desa, kelurahan dan kecamatan dalam pengucuran dana pembangunan di daerah.

“Kan desa dapat alokasi dana,bahkan terus bertambah,  lurah juga dapat  walaupun lurah sebenarnya bagian dari pemerintah daerah, lalu bagaimana kecamatan,” kata Menkeu yang kemudian mendapat tepukan tangan dari camat yang hadir.

Menteri Keuangan mengakui adanya usulan  dana kecamatan selain  diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) juga bisa diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana dekonsentrasi

Menkeu berjanji akan membahas soal dana kecamatan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo.  “Nanti saya ketemu dengan Pak Mendagri, dirjen saya dengan dirjen Pak Mendagri bertemu, kita duduk sama-sama deh bagaimana ini supaya ada keseimbangan, ” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan, dana kecamatan bisa diambil  dari DAU, namun harus jelas peruntukannya, alokasinya  dan akuntabilitasnya. “Nanti kita pikirkan bagaimana alternatif terbaiknya dengan Pak Mendagri,” tambahnya.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan dana untuk kecamatan dari APBN.  Yakni pendanaan untuk forum konsultasi  pimpinan kecamatan dalam melaksanakan tugas. Begitu juga kecamatan memperoleh dana dari APBD kabupaten dalam penyelenggaraan urusan provinsi ke kabupaten.

Pentingnya mengatur alokasi dan akuntabilitas dana untuk kecamatan ini, karena menurut Menkeu, jangan seperti dana yang dikucurkan ke desa. “Dengan adanya dana desa ini, sekarang banyak yang terjun ke desa. Ada menteri desa dengan pendamping desa, itu ada anggarannya. Babinsa juga merasa punya kepentingan di desa, Babikamtibmas, BPK dan BPKP, semua ke desa. Jadi, sekarang ini banyak lembaga yang mengawasi di desa, terus mana yang bekerjanya,” ujarnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here