Kemendagri: DPT adalah Kewenangan KPU

0
65
Dirjen Dukcapil Kemendagri Arif Zudan Fakhrullah (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil terkait dengan  pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, yang menuding Mendagri Tjahjo Kumolo cenderung tidak netral pada Pilpres 2019.

“Padahal di dalam pernyataan itu yang diserang saya. Barang kali Pak Hashim belum baca Undang-Undang Pemilu, dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 terutama Pasal 7 ayat (1) dan (2),” kata Zudan saat diskusi bertema “DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres” di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Zudan menjelaskan berdasarkan Undang-Undang  Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemilu bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan oleh Mendagri kepada Ketua KPU pada tanggal 15 Desember 2017,” ujar Zudan.

Karena itu, sebetulnya tugas Kemendagri sudah selesai 95 persen dan sisanya tinggal 5 persen adalah membantu pemutakhiran berkelanjutan  atas permintaan KPU.

 Pemutakhiran data berkelanjutan hingga Hari H pencoblosan dapat dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih yang meninggal, masuk atau pensiun dari TNI/Polri, penduduk yang berpindah, baru mendapatkan KTP elektronik, dan lainnya.

Meski demikian, Zudan mengingatkan, pemutakhiran data tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Kemendagri. Permintaan update data harus dari KPU. Nantinya KPU dan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota akan bekerja sama menyelesaikan persoalan ini.

Dengan demikian Kemendagri telah melaksanakan tugas secara konstitusional berdasarkan undang-undang, termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo dalam menyukseskan Pemilu 2019 telah bekerja profesional, objektif, netral dan tidak memihak.

“Mendagri tak boleh cawe-cawe jika tak diminta KPU. Jadi tudingan Pak Hashim agar Kemendagri menghapus DPT itu tidak pada tempatnya,” katanya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here