Kemendagri Ingatkan Pentingnya Pemda Punya Juru Bicara

0
60
Kepala Bidang Humas Kementerian Dalam Negeri Aang Witarsa Rofik usai menjadi pembicara Rakor Humas Pemprov Sumut di Medan, Rabu (10/4)

JAKARTA (suara-karya.com): Sehebat apapun kepala daerah, apabila humas di daerahnya tidak mampu memberikan publikasi dan diseminasi informasi yang baik kepada masyarakat maka masyarakat tidak akan tahu.

 Hal tersebut disampaikan  Kepala Bidang Humas Kementerian Dalam Negeri Aang Witarsa Rofik ketika menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan, Rabu (10/4).

Aang memberikan dukungan kepada jajaran humas kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk dapat meningkatkan potensi  dan kinerja humas sebagai unit kerja untuk membangun opini publik dan sebagai media sosialisasi kebijakan strategis kepala daerah.

Sebagai langkah awal, Aang berharap  daerah dapat segera memiliki juru bicara, sebagai cara untuk mencegah adanya miskomunikasi antara masing-masing unit kerja di pemerintah daerah. “Terpenting diharapkan juru bicara dapat militan mensosialisasikan capaian dari setiap kinerja pemerintah daerah,” tuturnya.

Menghadapi Pemilu 2019, Aang mengingatkan peran pemerintah dan pemda berdasarkan Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu wajib memfasilitasi  kelancaran pemilu, di antaranya adalah melaksanakan sosialisasi pemilu. Ia menyebutkan hal tersebut juga menjadi dalah satu gugusan fungsi dari  kehumasan daerah.

Peran humas daerah diharapkan Aang mampu menjadi unit kerja yang mensosialisasikan Pemilu 2019 hingga tingkat terkecil di lingkup masyarakat.

Menanggapi keluhan pejabat humas di daerah yang tidak memiliki anggaran yang cukup, Aang memberikan solusi.  Ia mengatatakan, humas di daerah dapat melakukan sosialisasi walaupun minim dana, yaitu dengan memaksimalkan media sosial, memproduksi bahan publikasi seperti video dan infografis serta dapat berinovasi dengan berbagai media dan metode publikasi.

“Kami juga memproduksi video,  banner online , Infografis yang minim dana produksi, Humas daerah juga dapat melakukannya,” ujar Aang sembari menunjukkan contoh produksi Humas Kemendagri.

 Terkait rawannya bagian humas daerah mendapatkan instruksi menjadi pendukung salah satu paslon oleh kepala daerah, Aang mengingatkan bahwa pejabat humas harus tegak lurus dan tidak memihak salah satu paslon, calon dan partai politik tertentu serta berani menolak apabila mendapatkan tugas yang berindikasi politik praktis.

“Humas bukan bekerja kepada person kepala daerah, namun bekerja kepada kelembagaan pemerintahan,” ujar Aang. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here