Kemendagri Akan Pelajari Surat Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal

0
185
Mendagri Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri akan mempelajari surat pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Mandailing Natal.

Mendagri juga mengatakan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan pemanggilan Dahlan Hasan Nasution karena  menilai alasan mundur yang kurang tepat.

“Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami akan komunikasikan dengan Pemprov Sumut untuk fasilitasi,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (21/4).

Surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Ist)

Mendagri menilai alasan Dahlan untuk mundur dipandang tidak lazim. Menurut Tjahjo, dengan alasan yang disampaikan dalam suratnya,  Dahlan Nasution bisa dianggap mencederai amanat masyarakat Mandailing Natal yang telah memilih Dahlan sebagai kepala daerah secara langsung. Pasalnya, masa jabatan Dahlan akan habis sebagai Bupati Mandailing Natal pada Juni 2021.

“Tapi alasan mundur ini tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung karena masa jabatan akan berakhir pada Juni 2021,” ungkap Tjahjo.

Selain alasan yang tak lazim, Tjahjo menilai alamat surat yang ditujukan tidak tepat karena  seharusnya ditujukan pada DPRD Mandailing Natal.

“Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditujukan kepada DPRD Mandailing Natal untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara,” terang Tjahjo.

Surat permohonan yang ditulis Dahlan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Padahal, proses administrasi pengunduran diri kepala daerah diatur Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Mekanismenya ialah surat pengunduran diri bupati diserahkan ke DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD mengadakan rapat paripurna untuk mengumumkan pengunduran diri tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam surat pengunduran tertanggal 18 April 2019 dan bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 dan ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan  Nasution tersirat kecewa karena pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin kalah di wilayahnya padahal berbagai proyek pembangunan dibangun.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pembangunan di Mandailing Natal cukup signifikan, seperti pembangunan Pelabuhan Palimbungan, rumah sakit, lanjutan pembangunan jalan Pantai Barat, dan rencana pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang.

Dahlan menulis, sejalan dengan uraian di atas dan mengingat pencerahan yang sudah cukup diberikan kepada masyarakat bersama putra daerah dan kalangan ulama, baik yang berdomisili di Medan maupun Jakarta, namun belum berhasil mengubah pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai pembangunan.

“Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden. Dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Madina,” tulisnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here