Pemerintah Akan Konsultasi Dengan MK Soal Pemilu Serentak

0
92
Mendagri Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan serentak akan dievaluasi. Sistem pemilu serentak juga akan dikonsultasikan dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Mendagri  dalam Rapat Kerja (Raker) bersama DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

“Evaluasi  mungkin nanti akan dipersiapkan Pemerintah sekaligus menyusun kebijakan evaluasi yang nanti dibahas bersama KPU setelah menyelesaikan lima belas tahap pasca tahapan pemungutan suara. Evaluasi juga akan dilaksanakan bersama dengan Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, DPR  termasuk dengan anggota DPD yang terpilih, termasuk undang-undangnya juga dievaluasi,”kata Tjahjo.

Mendagri menambahkan, pemerintah juga akan berkonsultasi dengan MK terkait tafsir pelaksanaan pemilu serentak.

“Mengenai sistem memang nanti akan dikaji lanjut lagi apakah keputusan MK tafsirnya sama. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak itu tidak disebutkan serentaknya itu tanggal, hari, jam tahun yang sama, apakah keserentakan dalam minggu yang sama, apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda. Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu,” kata Tjahjo.

Selain itu, sistem pemilihan anggota legislatif untuk pemilihan legislatif 2019 dengan sistem proporsional terbuka juga akan dievaluasi. Pasalnya, sistem proporsional terbuka memiliki konsekuensi terjadi persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antar-caleg dalam satu partai. Sistem ini juga memperbolehkan masyarakat untuk mencoblos orang, mencoblos gambar dan yang terpilih adalah ia yang memiliki suara terbanyak.

“Sistem proporsional terbuka akan juga dievaluasi karena sistemnya yang rumit. Padahal sistem proporsional daftar tertutup pernah diusulkan pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Mendagri.

Jumlah TPS dan jumlah pemilih dalam satu TPS juga tak luput dari perhatian. Hal ini melihat waktu yang diperlukan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan surat suara.

“Pembahasan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif akan dilakukan. Jumlah TPS ditambah hampir 2 (dua) kali lipat, dan jumlah pemilih tiap TPS sudah dikurangi yang semula 500 menjadi maksimal 300 orang, hal tersebut sesuai hasil simulasi dan permintaan KPU. Nanti akan dikaji lebih lanjut lagi,”ungkap Tjahjo

Selain dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, turut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan BIN. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here