Sekjen Kemendagri: Humas Ujung Tombak Menjaga Citra Positif Pemda

0
49
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyalami peserta Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019 (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengingatkan pejabat kehumasan merupakan ujung tombak dalam menjaga, memantapkan dan memelihara citra positif lembaga pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri saat membuka Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019 yang diselenggarakan Pusat Penerangan Kemendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta,  Jumat (17/5/2019).

Hadir dalam acara itu Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri Asmawa serta pejabat humas dari pemerintah provinsi seluruh Indonesia.

Ada tiga tema yang dibahas dalam acara pertemuan itu yakni pertama, sinergi cipta kondisi paska pelaksanaan pemungutan suara pemilu serentak 2019, kedua pembahasan isu-isu aktual termasuk persiapan menghadari hari raya Idul Fitri dan; ketiga, pembahasan tindak lanjut SE Mendagri Nomor 480/3502/SJ dan 480/3503/SJ tentang Penunjukkan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada awal sambutannya, Sekjen Kemendagri mengatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, baik itu pemilu legislatif dan pemilihan presiden,  yang berjalan dengan baik dan lancar merupakan hasil kerja pejabat kehumasan di pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Namun demikian, Sekjen Kemendagri mengingatkan masih ada kondisi kerawanan yang mungkin timbul yakni pada tahapan penghitungan suara yang kini tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan kemudian pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.

Untuk itu, Sekjen Kemendagri meminta peran pejabat kehumasan di pemda untuk bisa berperan sebagai komunikator dan mediasi antara pemerintah dan masyarakat. “Pejabat kehumasan harus mampu memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat sehingga stabilitas di daerah tetap sejuk dan kondusif,” tuturnya.

Selain itu, peran pejabat kehumasan di pemda juga diperlukan pada saat menghadapi Perayaan Hari Raya Idul Fitra.

“Pejabat kehumasan di pemda  dituntut untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap apa yang telah dipersiapkan daerah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri sehingga masyarakat dapat menerima informasi baik itu kebijakan maupun fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik ke daerah,” kata Hadi Prabowo.

Ia mengingatkan, saat ini pejabat kehumasan tidak lagi hanya berperan sebagai corong atau juru bicara pemda, tapi juga melakukan fungsi manajemen di bidang komunikasi dan informasi dan juga melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik.

“Menjadi juru bicara pemda itu tidak lagi hanya searah, hanya sekadar asal omong untuk membela pemda. Menjadi jubir sekarang harus membuka diri, harus bersifat dua arah karena masyarakat tidak bisa lagi terima informasi begitu saja. Karena informasi ada yang akurat, benar atau tidak sesuai. Juru bicara pemda juga harus bisa menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Hadi Prabowo.

Menjadi jubir pemda, kata Sekjen Kemendagri, juga harus mampu menjelaskan kepada masyarakat apa alasan sebuah kebijakan pemda itu disusun, siapa yang menyusunnya, siapa yang melaksanakannya dan bagaimana hasil atau outputnya nanti. “Jadi, ini menjadi tantangan bagi pejabat humas atau jubir pemda,”  tuturnya.

 Ia mengingatkan, pejabat kehumasan dan jubir pemda harus siap menghadapi pertanyaan wartawan. Jangan takut dan alergi terhadap wartawan. “Kalau jubir pemda tidak memahami pemikiran, ide, gagasan dari atasannya, atau perangkat daerah dan organisasi perangkat daerah, tentu informasi tidak tersampaikan dengan baik. Jangan ,” katanya.

Hadi Prabowo menambahkan, pejabat kehumasan atau jubir pemda harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya baik di bidang teori maupun keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Di era keterbukaan sekarang ini, katanya, pejabat kehumasan dan jubir pemda tidak lagi hanya menghadapi wartawan media cetak maupun media elektronik.

“Kita sekarang melayani tidak hanya terbatas wartawan media cetak media elektronik, tapi juga menghadapi media sosial  yang terlalu kompleks. Di medsos, semua orang bisa jadi wartawan, jadi redaktur.

Kalau ini tidak kita kelola dan tidak ditanggapi dengan baik, informasi ini bisa jadi bumerang. Jadi, humas jangan membiarkan informasi menjadi bola liar, harus segera disikapi dan ditanggapi,” tuturnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here