JAKARTA (suara-karya.com): Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan kronologi terkait izin penyalahgunaan izin berobat narapidana kasus korupsi KTP-e Setya Novanto (Setnov).
Diketahui, saat diberikan izin berobat di Rumah Sakit (RS) Santosa Bandung, mantan Ketua DPR itu sempat pelesiran di salah satu toko bangunan di Padalarang, Bandung Barat.
“Setnov diduga telah menyalahgunakan izin berobat. Keberadaan Setnov di salah satu toko bangunan di Padalarang merupakan tindakan melanggar tata tertib lapas/ rutan. Petugas pengawal telah diperiksa karena tidak menjalankan tugasnya sesuai standar operasional prosedur,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ade menjelaskan pada Senin (10/6), dilaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk mengusulkan perawatan lanjutan di rumah sakit luar lapas dalam hal ini RS Santosa Bandung.
“Pada Selasa (11/6) dengan pengawalan petugas lapas dan Kepolisian Sektor Arcamanik. Sekitar pukul 10.23 WIB Setnov diberangkatan untuk menjalani perawatan di RS Santosa Bandung,” kata Ade.
Pada hari yang sama, ungkap dia, Setnov tiba di RS Santosa Bandung pukul 10.41 WIB dengan keluhan sakit tangan sebelah kiri tidak bisa digerakkan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter RS Santosa, Setnov menjalani perawatan rawat inap di lantai 8 kamar 851 RS Santosa,” kata dia. Kemudian pada pukul 14.50 WIB, pengawal atas nama S mengecek ke ruang administrasi bahwa ternyata Setnov tidak ada di ruang administrasi.
Ia pun menyatakan langkah-langkah yang telah dilakukan Ditjen PAS, yakni, pertama dilakukan pemeriksaan sementara petugas pengawal atas nama S oleh tim pemeriksa.
Kedua, dilakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap Setnov yang telah menyalahgunakan izin berobat oleh tim pemeriksa .
“Setnov dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur. Pertimbangannya karena Rutan Gunung Sindur adalah rutan dengan pengamanan maksimun ‘one man one cell’ untuk teroris,” kata Ade.
Penempatan itu bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran tata tertib lapas/rutan yang dilakukan kepada Setnov.
“Selanjutnya apakah Setnov akan tetap menjalani pidana di Rutan Gunung Sindur atau tidak, menunggu hasil pemeriksaan tim Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat beserta tim dari Ditjen PAS,” ujar Ade. (Andreas)
Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan Diperpendek
SHNet, Jakarta  - Masa kampanye Pemilu 2024 diusulkan diperpendek untuk menghindari biaya politik yang tinggi serta polarisasi di masyarakat.Â
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini...
Hasil Penelitian: Mayoritas Mahasiswa Rasakan Manfaat Program MKBM
Oleh: Victor A Simanjuntak S.Sos.,MSi
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya
Pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan adanya keluwesan atau fleksibilitas program pendidikan yang dapat...
Efektivitas Twitter Sebagai Sumber Informasi MBKM
Oleh : Victor A Simanjuntak S.Sos.,MSi
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya
Kampus merdeka merupakan kebijakan yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar...
Opini Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya Tentang Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Oleh: Dra Hj Dewi Setyarini MSi dan Dra Winarni MS
Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya
Saat ini perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta,...
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jayabaya: Pelatihan Penerapan Strategi Komunikasi Pada Guru di...
Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jayabaya mengadakan program pelatihan penerapan strategi komunikasi di Yayasan Pendidikan Putra Pertiwi Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu (22/12/2021)...
Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan Diperpendek
SHNet, Jakarta  - Masa kampanye Pemilu 2024 diusulkan diperpendek untuk menghindari biaya politik yang tinggi serta polarisasi di masyarakat.Â
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini...
Hasil Penelitian: Mayoritas Mahasiswa Rasakan Manfaat Program MKBM
Oleh: Victor A Simanjuntak S.Sos.,MSi
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya
Pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan adanya keluwesan atau fleksibilitas program pendidikan yang dapat...
Efektivitas Twitter Sebagai Sumber Informasi MBKM
Oleh : Victor A Simanjuntak S.Sos.,MSi
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya
Kampus merdeka merupakan kebijakan yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar...
Opini Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya Tentang Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus...
Oleh: Dra Hj Dewi Setyarini MSi dan Dra Winarni MS
Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya
Saat ini perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta,...
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jayabaya: Pelatihan Penerapan Strategi Komunikasi...
Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jayabaya mengadakan program pelatihan penerapan strategi komunikasi di Yayasan Pendidikan Putra Pertiwi Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu (22/12/2021)...
Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan Diperpendek
SHNet, Jakarta  - Masa kampanye Pemilu 2024 diusulkan diperpendek untuk menghindari biaya politik yang tinggi serta polarisasi di masyarakat.Â
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini...
Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan Diperpendek
SHNet, Jakarta  - Masa kampanye Pemilu 2024 diusulkan diperpendek untuk menghindari biaya politik yang tinggi serta polarisasi di masyarakat.Â
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini...
Ads