Kemendagri Alokasikan Dana Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu 2019

0
37
Mendagri yang juga Kepala BNPP Tjahjo Kumolo rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta. (Ist). Sebagai Mendagri, Tjahjo Kumolo memiliki hubungan yang baik dengan elite parpol dan anggota DPR (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan dana bantuan keuangan partai politik pada tahun 2020 untuk sebanyak 126.376.418 suara sah berdasarkan hasil Pemilu 2019. Namun, diperkirakan terdapat kekurangan pagu anggaran sebesar Rp 4.455.656.000.

Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo saat menjabarkan usulan Pagu Indikatif Kemendagri  Tahun 2020 dalam Rapat Kerja Mendagri dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tentang Pembicaraan Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/6).

Berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada tanggal  29 April 2019, total pagu indikatif Kemendagri pada  tahun 2020 diusulkan sebesar Rp. 3.405.051.729.000. Dana pagu indikatif ini mengalami kenaikan 7,31  persen dari alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.172.970.626.000.

Berdasarkan pemaparan Mendagri, dana pagu indikatif ini untuk membiayai dua belas program yang akan dilaksanakan ditjen dan komponen di lingkungan Kemendagri termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Terkait alokasi dana bantuan keuangan partai politik, Mendagri menjelaskan, diambil dari Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang diusulkan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.245.773.691.000.

“Dari total Pagu Indikatif Program ini sebesar Rp.245.773.691.000 tersebut, di dalamnya termasuk alokasi untuk bantuan keuangan partai politik sebesar Rp.121.920.762.000, yang perhitungan alokasi Rp.1.000 per-suara sah masih mengacu pada jumlah suara sah hasil Pemilu 2014,” kata Tjahjo.

Mendagri menambahkan, apabila jumlah suara sah hasil Pemilu 2019 untuk DPR sebanyak 126.376.418 suara sah, yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8.Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 tidak mengalami perubahan, maka alokasi Pagu Indikatif Bantuan Keuangan Partai Politik Kemendagri Tahun 2020 akan terdapat kekurangan pagu sebesar Rp.4.455.656.000.

Dalam rapat itu, Mendagri  meminta tambahan dana untuk anggaran Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk pemeliharaan server dan blanko e-KTP.

“Kami mohon dukungan Komisi II DPR karena server yang ada perlu pemeliharaan, servernya sudah sepuluh tahun sejak Presidennya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), selain itu permintaan Blanko KTP-el juga selalu meningkat, makanya untuk anggaran Dukcapil Tahun 2020 ‘agak tinggi,” ungkap Tjahjo.

Program Penataan Adiminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatn Sipil dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.788.412.971.000. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here