Portal kabarbangka.com Kutip Berita 6 Tahun Lalu Soal Pemekaran 57 Kabupaten dan 8 Provinsi

0
56

JAKARTA (suara-karya.com): Pemuatan berita di portal online kabarbangka.com tentang daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan diduga mengutip berita pernyataan (mantan) Ketua DPR Marzuki Alie pada tahun 2013.

Pada pidato penutupan masa sidang I DPR tahun sidang 2013-2014 di Gedung DPR Jakarta, Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, Ketua DPR yang ketika itu dijabat Marzuki Alie mengatakan, DPR telah menyetujui 65 RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau daerah pemekaran untuk dibahas di Dewan.

Dari 65 calon DOB itu 57 calon kabupaten baru dan 8 lainnya calon provinsi yakni Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam isi beritanya, kabarbangka.com mengaku menerima rilis resmi pada Jumat (21/6) dengan menyebut “Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharudin merilis daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi yang akan dimekarkan.”

Padahal, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar tegas membantah tidak pernah membuat dan mengeluarkan keterangan pers tertulis berisikan daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan seperti yang dimuat dalam portal berita online kabarbangka.com.

“Kami tidak pernah membuat rilis soal 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan, itu jelas-jelas hoax. Berita itu merugikan saya sebagai Kapuspen karena mencatut nama dan foto saya,” kata Bahtiar di Jakarta, Sabtu (21/6).

Bahtiar menegaskan, pemuatan berita itu di kabarbangka.com tersebut juga telah secara terang-terangan dan terbuka memfitnah institusi Kemendagri di ruang publik. Pasalnya, kabarbangka.com tersebut telah membuat berita bohong atas nama Puspen Kemendagri.

“Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik,” tegas Bahtiar.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini pemerintah masih memberlakukan kebijakan Moratorium Daerah Pemekaran Baru (DOB). Moratorium dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan.

Sementara itu, dalam situs medianya, Pemred kabarbangka.com, Romlan, menyampaikan permintaan maaf kepada Kemendagri khususnya kepada Kapuspen Kemendagri Bahtiar atas kekeliruan dan kesalahan penulisan narasumber pada pemuatan berita itu.

Namun, tidak dijelaskan mengapa kabarbangka.com mengutip berita yang sudah dimuat enam tahun lalu dan informasinya sudah tidak up to date dan tidak akurat. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here