Mendagri Apresiasi Polri Berhasil Amankan Pilkada, Pemilu dan Pilpres 2019

0
25
Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan cermah pada Sespim Lemdiklat Polri di Gedung PTIK, Jakarta, Kamis (18/7). (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi peran Polri yang bersama TNI dan  Badan Intelijen Negara (BIN) yang berhasil mengamankan penyelenggaraan tiga agenda demokrasi  penting yakni Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum 2019 dan Pemilihan Presiden 2019.

Apresiasi itu disampaikan Mendagri  saat menjadi pembicara dalam Ceramah Pembekalan Sespim Lemdiklat Polri di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (18/7).

“Dalam proses konsolidasi demokrasi,  kita sudah menyelesaikan dengan baik penyelenggaraan Pilkada di 514 kabupaten dan kota, Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres 2019 dengan aman dan lancar. Partisipasi politik rakyat pada pemilu dan pilpres juga mencapai angka tertinggi 80 persen. Ini semua karena peran sinergis antara Polri, TNI, dan BIN dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan,” ujar Mendagri.

Mendagri bersama peserta Sespim Lemdiklat Polri di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), (Ist)

Meski demikian, Mendagri mengingatkan kelancaran dan keberhasilan Pemilu dan Pilpres 2019 masih menyisakan permasalahan yang harus diantisipasi dalam tahapan demokrasi berikutnya.

“Pemilu dan Pilpres 2019 menyisakan masalah yakni hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan hasutan. Ini yang harus diantisipasi bersama agar jangan sampai terulang pada pemilu dan pilpres berikutnya,” kata Tjahjo Kumolo sambil mengingatkan pada tahun 2020 akan diselenggarakan pilkada di 270 daerah.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan Polri soal bahaya radikalisme dan terorisme.

“Tantangan kita bersama setelah 74 tahun kita merdeka adalah menghadapi masalah radikalisme dan terorisme. Selain juga masalah narkoba,” katanya.

Mendagri menyebutkan hingga kini tercatat ada sebanyak 418.565 organisasi kemasyarakatan (ormas). Jumlah ormas ini tidak bisa dibatasi karena konstitusi UUD 1945 menjamin kemerdekaan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul.

Meski demikian, kata Tjahjo, tugas pemerintah bersama TNI dan Polri serta BIN dan Kejaksaan untuk ikut memonitor ormas agar jangan sampai ormas itu bertentangan dengan Pancasila dan bahkan memiliki agenda untuk mengganti asas Pancasila.

“Di sinilah peran penting sinergitas Polri bersama TNI yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan dan desa, untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan stabilitas ketertiban dan keamanan. Polri punya lembaga Baharkam, Intelkam dan Brimob yang bisa dimanfaatkan untuk deteksi dini dan penanggulangan masalah keamanan,” katanya.

Mendagri mengakui peran Polri dan TNI tidak bisa seperti dulu yang diberi kewenangan besar dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

“Kalau dulu, gelas pecah saja, dalam satu jam sudah masuk  laporan ke Muspika; siapa yang pecahkan gelas, kenapa bisa pecah, pecahannya di mana, apa hubungannya dengan si pemecah gelas, pokoknya polanya jelas. Kalau sekarang tidak bisa, karena aspek penegakan hukumnya yang lebih diutamakan,” tutur Mendagri. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here