Mendagri Keluarkan SOP Pengajuan Izin Dinas ke Luar Negeri

0
39
Mendagri Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.

“Dalam rangka tertib administrasi dan Koordinasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah  yang berdasarkan pada Pasal 39 ayat 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Mendagri  di Semarang, Jumat (19/7).

Surat tersebut tertuang dalam Nomor 009/5546/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Surat Nomor 009/5545/SJ yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.  

Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri, yaitu ke Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Keamanan Kementerian Luar Negeri bagi perjalanan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

“Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh pemerintah daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri sepululuh  hari sebelum keberangkatan ke luar negeri,” ujar Tjahjo Kumolo.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menjelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 76 Paragraf Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan, larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

Sementara dalam Pasal 77 disebutkan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri dikenai sanksi pemberhentian sementara selama  tiga bulan oleh  Presiden untuk gubernur dan wakil gubernur serta diberi sanksi oleh menteri untuk bupati dan wakil bupati atau wai kota atau wakil wali kota.

Pada Pasal 76 juga disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

Pasal 77 dikatakan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar pasal 76 dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 76 ayat 2 disebutkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari ketentuan jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here