Wapres: Amandemen UUD 1945 Jangan Ubah Sistem Pemilihan Presiden

0
67
Wapres Jusuf Kalla (Ist)

JAKARTA (suara-karya): Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menerapkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) boleh saja dilakukan. Namun, jangan sampai amandemen UUD 1945 mengubah  pemilihan presiden yang tidak lagi dipilih langsung melainkan ditunjuk MPR.

“Nanti banyak perubahan yang rakyat juga belum tentu setuju. Contohnya presiden dipilih MPR lagi karena lembaga tertinggi. Kalau begitu lain soal lagi. Apa rakyat setuju diambil lagi haknya untuk memilih langsung?” kata Wapres kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

JK mengatakan, pedoman pembangunan yang saat ini berjalan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan GBHN. RPJPN itu kemudian diterjemahkan lagi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) lima tahun sekali.

“Kita setuju (GBHN), soal urgen atau tidak itu lain soal. Ini perlu atau tidak kebutuhan kita untuk kesinambungan pembangunan dimuat lagi di GBHN? Walaupun dulu ada namanya Akselerasi Pembangunan 25 tahun di awal Orde Baru, itu juga bisa,” tambahnya.

Perbedaan antara GBHN dan RPJPN hanyalah pada penempatan rencana pembangunan tersebut, kata Wapres. Kalau GBHN, presiden terpilih akan menyesuaikan program kampanyenya dengan pedoman tersebut; sementara RPJPN, presiden terpilih menyusun program kerjanya untuk kemudian diterjemahkan dalam RPJMN. (Sodikin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here