Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Menjabat Maksimal 4 Tahun

0
18
Plt Dirjen Otda Akmal Malik tampil dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Regulasi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak 2024 (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Kepala daerah yang terpilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, akan menjabat selama empat tahun dan bahkan ada yang hanya tiga setengah tahun. Karena tidak penuh menjabat selama lima tahun, pemerintah akan memberikan ganti rugi.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik saat tampil sebagai narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Regulasi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak 2024 di Surabaya, Selasa (20/8).

Akmal Malik menjelaskan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini pilkada serentak 2020 akan menghasilkan kepala daerah dengan masa jabatan maksimal empat tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun. Hal ini terkait dengan kebijakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan Tahun 2024 bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

“Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang,” kata Akmal Malik,

Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. sedangkan untuk para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, akan diberikan ganti rugi gaji.

Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Diakui Akmal, dalam perjalanannya, UU Nomor 10 Tahun 2016 itu, memang ada hal-hal yang belum sempurna. Namun yang pasti sampai sekarang pemerintah masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung.

“Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun ini, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama karena regulasi yang berlaku memang seperti itu,” timpalnya.

Saat ini, kata Akmal, pihaknya sedang melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak. 

Adapun narasumber dalam FGD kali ini adalah Prof. Dr. H Djohermansyah Djohan, MA (Guru Besar IPDN/Mantan Dirjen Otda Kemendagri), Prof. Dr. Juanda, SH (Dosen IPDN), Dr Hermawan (Dosen Universitas Brawijaya Malang), Leo Agustino Ph.D (Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten), Dr. Haryadi M.Si (Dosen Universitas Airlangga Surabaya). (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here