Pemda Wajib Selenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

0
15
Kapuspen Kemendagri Bahtiar (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Pemerintah daerah diwajibkan menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. Selain itu, pemda juga diminta memfasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

“Pemerintah daerah wajib hukumnya untuk menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. Untuk itu, kepala daerah harus membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang kepengurusannya terdiri dari instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, dan unsur masyarakat,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar dalam acara Pelaksanaan Pembauran Program Kebangsaan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/8).

Ia menambahkan, Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) telah diterbitkan dengan tujuan mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lain sebagainya.

Di samping itu, Mendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah mengamanatkan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

“Pembentukan FPK dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemda, serta memiliki hubungan yang bersifat konsultatif,” tegasnya.

Bahtiar menegaskan, pemerintah menyadari, bangsa Indonesia yang multikultural dan terdiri atas berbagai suku, ras, dan etnis, dengan berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan agama sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan, serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Pembauran Kebangsaan merupakan proses penting yang dapat meningkatkan kesadaran dan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pemantapan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Bahtiar.

Negara dibentuk tidak untuk menjamin kepentingan seseorang, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dipisahkan.

“Demi mantapnya stabilitas nasional dan terlaksananya pembangunan nasional, sekaligus sebagai upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera. Dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa Indonesia, diperlukan upaya pengelolaan kemajemukan secara komprehensif dan holistik serta multidimensi yang melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa,” pungkasnya.

Ia menjelaskan,tugas pemerintah daerah dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah rinci dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) huruf b, dan Pasal 67 huruf a, serta Pasal 225 ayat (1) huruf c.

Sementara itu, kebijakan Kemendagri dalam membangun karakter kebangsaan dilakukan dengan cara menerbitkan regulasi, yakni bidang ketahanan ideologi negara dengan menerbitkan Permendagri No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, bidang wawasan kebangsaan dengan menerbitkan Permendagri No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, bidang bela negara dengan menerbitkan Permendagri No. 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah, serta bidang pembauran dan kewarganegaraan dengan menerbitkan Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

”Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, ide besarnya dikeluarkan dalam rangka untuk menjadikan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa  nasionalisme dan patriotisme,” kata Kapuspen. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here