Atasi Karhutla, Mendagri Minta Kepala Daerah Koordinasi dengan TNI/Polri 

0
9

TANGSEL (suara-karya.com): Mendagri Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait yang terlibat terutama TNI/Polri dalam upaya pemadaman api karhutla dan penanganan bencana asap.

Mendagri juga mengingatkan, kepala daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus punya tanggung jawab dengan tidak meninggalkan daerah dan masyarakatnya di tengah bencana asap akibat kebakaran tersebut.

“Kepala daerah yang punya wilayah harus punya tanggung jawab, minimal kepala daerah atau wakilnya harus ada, harus tinggal di tempat untuk mengkoordinasikan dengan semua pihak, apalagi TNI/Polri sudah masuk membantu dengan penuh,” kata Mendagri usai menghadiri peringatan HUT Ke-9 BNPP di Panti Asuhan dan Pesantren Yayasan Bahrul Ulum di Tangerang Selatan, Banten, Selasa.

Namun, Tjahjo menjelaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang abai dan lalai terhadap warganya di tengah bencana asap.

“Sentilan Pak Presiden itu sama saja beliau nyentil saya juga karena menyangkut pemerintahan di daerah. Walaupun kami tidak punya dasar untuk memberi sanksi, tapi kami sudah mengingatkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Senin malam (16/9), Presiden Joko Widodo menegur lambannya kinerja Pemda Riau terkait penanganan bencana asap di daerah tersebut. Presiden mengatakan perangkat pemda tidak ditertibkan dengan baik sehingga karhutla semakin meluas dan berdampak buruk.

Mendagri juga mengimbau seluruh kepala daerah dan pejabat daerah untuk tidak melindungi korporasi yang berperan dalam perusakan serta kebakaran hutan dan lahan di daerah.

“Pemda jangan menghalang-halangi, pemda jangan ada yang kongkalikong. Kalau memang (korporasi) salah, ya harus ditindak tegas dan pemda harus mendukung penuh itu,” kata Tjahjo
Imbauan terkait penanggulangan dampak karhutla dan bencana lain, menurut Tjahjo, telah disampaikan ke seluruh kepala daerah melalui dua radiogram yang dikeluarkan sejak sebulan lalu.

Dalam radiogram tersebut, Mendagri antara lain menginstruksikan kepada pemda untuk menganggarkan dana tidak terduga lewat APBD untuk mengatasi bencana asap tersebut. Hal itu bertujuan agar penanggulangan bencana tidak terhambat karena harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat. (Andreas)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here