Ketua KPU: 209 Pemda Telah Tandatangani NPHD dengan KPU

0
9

JAKARTA (suara-karya.com):  Sebanyak 209 dari 270 Pemerintah Daerah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU. Dengan demikian, masih ada 61 Pemda yang hingga kini belum melakukan penandatangan NPHD dengan KPU. Data tersebut dihimpun per Senin (7/10) per pukul 10.00 WIB.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Arief Budiman dalam Rakor Evaluasi Pendanaan Pilkada tahun 2020 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C lt.3 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

“Rinciannya adalah 203 dengan KPU Kabupaten/Kota, 6 KPU provinsi, ini masih menyisakan 61 daerah yang belum menandatangani,” kata Arief.

Sebelumnya dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, telah ditentukan tanggal 1 Oktober 2019 sebagai batas akhir penandatanganan NPHD. Namun hingga saat ini masih ada 61 daerah yang belum menandatangani NPHD nya dengan KPU dengan beberapa alasan.

Beberapa kendala yang ditemui terkait dengan belum ditandatanganinya NPHD hingga tanggal 1 Oktober 2019 terkait kepala daerah yang berhalangan di tempat, maupun kendala administratif.

“KPU Provinsi, kabupaten/kota juga melaporkan kepada kita terkait beberapa kendala, misalnya ada daerah yang sampai tanggal 1 Oktober belum bisa NPHD karena kepala daerahnya sedang di luar negeri, ataupun persoalan administrasi untuk dilakukan penyesuaian yang sering kali prosesnya agak lama. Ini kami dorong terus agar bisa diatur dan dipercepat, kemudian pembukaan rekening bank, dan lain sebagainya,” kata Arief.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 270 Pemerintahan Daerah akan melaksanakan Pilkada tahun 2020 yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dab 37 kota. Proses NPHD hingga saat ini terus didorong agar seluruh daerah melakukan NPHD dengan KPU dan Bawaslu untuk menjamin kesuksesan Pilkada tahun 2020.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo yang membuka acara secara resmi dalam arahannya mengatakan, beberapa faktor di daerah menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian anggaran Pilkada tahun 2020. Oleh karenanya, proses penyelesaian tersebut perlu di dorong agar terlaksana dengan baik.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk mendorong penyelesaian penyusunan pendanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/ wakil walikota tahun 2020. Sebagaimana amanat di dalam Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APDB Tahun  2020 telah ditegaskan bahwa penyusunana ini harus selesai 1 (satu) bulan sebelum tahapan pelaksanaan Pilkada dimulai. Kalau kita pastikan tanggalnya adalah 1 Oktober 2019, namun kenyataannya memang proses di daerah ini bervariatif, ada yang dipengaruhi proses penyusunan APBD belum selesai, ada pergantian DPRD, dan pula banyak yang masih menunggu standar kebutuhan maupun satuan harga, yang mana semuanya saat ini telah pula ditetapkan, baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu,” kata Hadi. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here