Biaya Pilkada Tinggi Sebabkan Kepala Daerah Terjerat Hukum

0
7
Kapuspen yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Kepala Pusat Penerangan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.

“Banyak faktor penyebabnya, padahal kami terus ingatkan dalam berbagai kesempatan agar kepala daerah menghindari area rawan korupsi,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (10/10).

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri selama tahun  2014 hingga 2018, terdapat 107 kasus hukum yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah , dengan sebanyak 93 kasus korupsi dan suap.

Bahtiar mengungkapkan, salah satu faktor penyebabnya di antaranya proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang relatif mahal, serta sistem rekrutmen yang lebih mengedepankan elektabilitas dibandingkan integritas.

“Sistem rekrutmen pemimpin daerah yang lebih mengedepankan elektabilitas dan popularitas dibandingkan integritas dan kapasitas personal turut menjadi penyumbang yang besar hadirnya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum,” ujarnya.

Political Cost atau Biaya Politik terhadap pelaksanaan Pilkada juga menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama. Pendidikan politik terhadap calon kepala daerah dan utamanya masyarakat sebagai pemilih mungkin dapat menjadi solusi jangka pendek. Jangka panjangnya adalah dengan meninjau kembali regulasi terhadap proses pelaksanaan Pilkada, sehingga dimungkinkan terlaksananya proses Pilkada yang berbiaya murah.

Tak hanya itu, besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah di antaranya pengelolaan APBD, pengangkatan pejabat (sebagai PPK), serta penerbitan surat-surat perizinan juga berpotensi memunculkan korupsi dan suap.

“Lemahnya akuntabilitas pengawasan terhadap kepala maerah serta diskresi terhadap suatu permasalahan yang harus dilakukan kepala daerah ketika aturan hukum tidak memayungi juga dapat berakibat memunculkan permasalahan hukum di kemudian hari,” terangnya.

Gaya hidup pemimpin yang berusia ralatif muda  dan juga konsumtif menjadi salah satu faktor penyebabnya.

“Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda yang kadang kala bergaya dan konsumtif juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku korupsi. Persoalan integritas pemimpin muda menjadi hal yg perlu menjadi perhatian,” kata Bahtiar.

Upaya yang terus dilakukan pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penegak hukum lainnya dalam mengatasi persoalan ini antara lain dengan memberikan pendidikan anti korupsi, penekanan tentang pentingnya

Upaya Pencegahan sering dilakukan dalam Diklat Orientasi Kepala Daerah. Berikutnya, penguatan regulasi terhadap pengawasan jalannya pemerintahan, salah satunya dengan memperkuat APIP daerah agar diberi kewenangan dapat melakukan pemeriksanaan kepada kepala daerah.

“Kampanye kita untuk para penyelenggara negara menjauhi area rawan korupsi terus kita tingkatkan, dan tentunya juga perlu mendapat dukungan semua pemangku kepentingan,” ujarnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here