Mendagri: Temuan APIP Wajib Disampaikan ke Kejaksaan dan Kepolisian

0
43
Mendagri Tito Karnavian saat kunjungan kerja di Papua (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, hasil pemeriksaan Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP) yang menemukan adanya kerugian pada keuangan negara dan mengandung tindak pidana korupsi, harus diteruskan kepada Kejaksaan atau Kepolisian paling lama lima hari kerja.

Mendagri juga meminta APIP tidak takut dan ragu dalam menyampaikan hasil pemeriksaannya.

“Jika APIP berfungsi baik maka progam percepatan pembangunan daerah bisa dipercepat dan mengurangi risiko pidana kepada aparat pemda dan kepala daerah,” kata Mendagri di Makassar, Kamis (24/10).

Secara umum, hasil pemeriksaan APIP berupa tiga hal. Pertama, hasil temuan APIP yang menyatakan adanya kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara. Terhadap kesalahan itu, dalam waktu paling lama sepuluh hari kerja wajib dilakukan penyempurnaan administrasi.

 Kedua,  kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Terhadap kesalahan itu, paling lambat sepuluh hari kerja wajib dilakukan penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

 Terhadap hasil tersebut, wajib disampaikan kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian dalam waktu lima hari kerja.

Ketiga, tindak pidana yang bukan bersifat administratif. Terhadap kesalahan ini, wajib disampaikan kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam waktu paling lama lima hari kerja.

“Hasil-hasil pemeriksaan Irjen dan jajaran APIP daerah tersebut dilaporkan kepada Mendagri melalui Irjen. Dengan konsekuensi diberikan pembinaan, sanksi administrasi, atau langsung ditindaklanjuti penegakan hukum melalui Kejaksaan atau Kepolisian,” kata Tito.

Oleh karenanya, tak hanya soal sinkroninasi program pemerintah pusat dan pemda, Mendagri  juga menekankan jajarannya di Kemendagri untuk mengevaluasi pembangunan daerah agar berorientasi hasil kemanfaatan untuk masyarakat.

“Periksa pelaksanaan pembangunan daerah apakah masih berorientasi proses atau orientasi hasil yang memberi manfaat kepada masyarakat. Periksa seluruh perda dan peraturan kepala daerah yang hambat investasi di daerah,” tegasnya.

Dengan latar belakang Tito sebagai mantan Kapolri yang memiliki jejaring langsung dengan aparat penegak hukum  di seluruh daerah, sanksi tegas dan penegakan hukum dipastikan akan diberikan kepada aparatur Kemendagri dan aparatur pemda yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangannya, mempersulit perizinan dan menghambat investasi.

“Oleh karena itu, kami imbau agar rekan-rekan aparatur pemda sebagai bagian dari sistem pemerintahaan  dalam negeri ini untuk segera menyesuaiakan dan mengubah kultur budaya feodal penguasa menjadi budaya melayani masyarakat, ini penting agar tak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here