Sekjen Kemendagri Ingatkan Pengawasan Lima Program Prioritas Nasional

0
38
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (Puspen Kemendagr)

JAKARTA (suara-karya.com):  Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengingatkan pentingnya pengawasan agar program pembangunan  tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pengawasan Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/12).

“Kami harapkan dalam pertemuan ini sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Bapak/Ibu sebagai pengawas. Oleh karena itu, melakukan pengawasan sejak dini dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai pelaporannya,” kata Hadi.

Pengawasan tersebut mencakup sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan memastikan setiap program terakomodasi hingga satuan terkecil pemerintahan di daerah.

“Tentu harus benar-benar melihat apakah program nasional tersebut sudah terakomodasi di masing-masing APBD provinsi dan kabupaten/kota, sinergitas antara program pusat dan program daerah yang tentunya ini adalah dalam kerangka pencapaian target indikator makro ekonomi nasional dan target indikator makro ekonomi daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota,” ujarnya.

Selanjutnya pengawasan, terhadap konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, terutama memastikan agar program prioritas nasional menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Bapak/Ibu juga harus bisa memahami mekanisme dalam penyusunan APBD, ini tentunya Bapak/Ibu harus mencermati antara perencanaan dan penganggaran, demikian pula catatan-catatan dari Kemendagri atas hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam waktu tuju hari. Ini harapan kita semuanya sehingga peran dari inspektur provinsi, kabupaten/kota sesuai yang ditegaskan oleh Bapak Presiden adalah pengawasan, mengawal, meyakinkan agar prioritas ini benar-benar dilaksanakan dan juga menjadi sinergitas antara pusat dan daerah,” tukasnya.

Tak hanya itu, Hadi juga menekankan koordinasi antara Inspektur APIP di daerah dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan langkah-langkah pencegahan.

“Tentu Bapak/Ibu harus mengefektifkan koordinasi antara Inspektur APIP dan APH (Aparat Penegak Hukum), agar bisa melakukan lengkah-langkah pencegahan. Kita telah sepakat untuk menghadirkan APIP yang unggul, professional, dan kita sepakat untuk menjadikan upaya pencegahan sebagai prioritas program kerja. Ke depan ini adalah lebih ditekankan pada upaya preventif, tidak dilihat dari banyaknya temuan dalam pelaksanaan tugas namun langkah pendampingan Bapak dan Ibu dalam mengawal dari sisi perencanaan dan pelaksanaan,” terangnya.

Sementara itu, Irjen Kemendagri Tumpak S mengatakan, rakornas diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forkopimda tanggal 13 November 2019 kepada seluruh jajaran Menteri dan Kepala Daerah untuk melaksanakan ke lima visi secara efektif, efisien dan terintegrasi yang memerlukan pengawasan dalam penyelenggaraannya.

Rakornas diikuti sekitar 350 orang peserta yang memiliki urusan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah dan pejabat terkait. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here