Kemendagri Minta Pemda Komitmen Selesaikan Perda RDTR OSS

0
224

JAKARTA (suara-karya.com):  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) komitmen untuk menetapkan dan menerbitkan  peraturan daerah (perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS) selambat-lambatnya Mei 2020.

Hal itu diungkapkan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Penetapan Perda RDTR Kabupaten/Kota untuk Mendukung Online Single Submission (OSS) di Jakarta,  Rabu (12/2).

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pertengahan Tahun 2018 telah mengusulkan 159 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas penyusunan RDTR dalam rangka OSS.

Pada Tahun 2019 telah diprioritaskan sebanyak 57 Kabupaten/Kota dengan nilai investasi potensial untuk didorong percepatan penetapan Perda RDTR OSS melalui bantuan teknis dari pemerintah usat yang selanjutnya untuk dilakukan proses penetapan Perda RDTR OSS.

Hadi Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas bantuan teknis penyusunan RDTR OSS kepada 57 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi.

Di samping itu, Hadi Prabowo memaparkan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam proses fasilitasi bagi pemerintah daerah (pemda) dalam penetapan peraturan daerah (perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni;

Pertama, simplifikasi atas proses fasilitasi persetujuan substansi RDTR OSS, kedua, simplifikasi atas proses penjaminan kualitas dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR OSS; dan Ketiga, simplifikasi proses penetapan Rancangan Perda menjadi Perda RDTR OSS beserta pengundangannya.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan, rencana detail tata ruang merupakan bagian dari OSS merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan investasi.

“Rencana detail tata ruang merupakan dari sistem OSS, izin lokasi bisa langsung diterbitkan pada daerah yang telah memiliki RDTR pada tahun 2019, Kementerian ATR juga telah melakukan percepatan penyusunan RDTR di 57 lokasi yang merupakan daerah dengan tujuan daerah investasi tertinggi yg mendapatkan bantuan teknis penyusunan RDTR pada tahun 2019,” kata Himawan. (Victor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here