Kemendagri Terbuka Terima Masukan UU Bidang Politik

0
70
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar bersama perwakilan sejumlah LSM (Puspen Kemendagri)

JAKARTA (suara-karya.com): Kementerian Dalam Negeri terbuka menerima masukan dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat demi perbaikan sistem hukum dan politik dalam negeri, termasuk revisi undang-undang bidang politik.

Penegasan itu disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Rabu (19/2) usai menerima audiensi dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta universitas yang selama ini dikenal memiliki kepedulian terhadap masalah politik di dalam negeri khususnya pemilu.

Bahtiar bersama sejumlah pejabat di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum berdiskusi selama empat jam dengan perwakilan LSM di antaranya  Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, Peneliti KoDe Inisiatif Violla Reininda, peneliti Perludem Fadil Ramadhani, serta dari Indonesian Corruption Watch (ICW).

Bahtiar menjelaskan, pihaknya menerima terbuka masukan, saran dan kritik dari elemen masyarakat terkait dengan rencana perubahan sejumlah pengaturan hukum di bidang kepemiluan, kepartaian, dan bidang politik.

.“Kemendagri sangat terbuka untuk bersinergi dengan teman-teman NGO memberikan masukan perbaikan sistem hukum kita khususnya di bidang politik dalam negeri ke depan. Apalagi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri,” kata Bahtiar.

Dalam pertemuan dengan perwakilan LSM dan Universitas Andalas, menurut Bahtiar, ada banyak gagasan dan ide yang disampaikan. Tidak hanya terkait dengan undang-undang bidang politik tapi juga termasuk masalah pemerintahan dan otonomi daerah.

“Prinsip kami sangat senang dan banyak sekali gagasan-gagasan positif yang disampaikan terkait masukan revisi UU Partai, UU Pemda, UU Pemilu, UU Pilkada, UU MD3, bahkan menyangkut otonomi daerah, dan hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana memperbaiki sistem hukum kita di bidang politik dalam negeri,” ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari berharap pertemuan ini bisa memberikan masukan bagi Kemendagri dalam pembahasan UU Paket Bidang Politik.

“Harapannya karena ini pola saling mengisi ya, intinya kita akan mulai dengan persamaan-persamaan dan kemudian mencoba mencari alternatif-alternatif baru untuk hal-hal yang berbeda dalam paket bidang politik kita dengan tujuan sebaik-baiknya,” ujarnya.

PusaKo berharap, pembahasan UU Bidang Politik ini dalam satu paket agar terjadi sinkronisasi dan tidak tumpang tindih.

“Misalnya kita terlalu banyak mengubah undang-undang kepemiluan bahkan lima tahun sekali, tetapi kita tidak maksimal untuk membenahi partai politik. Ini yang menjadi konsentrasi bagaimana dibahas bersama-sama dengan sangat baik,” kata dia.

Peneliti Kode Inisiatif, Viola Reininda mengingatkan, jangan sampai UU Politik yang baru memasukkan pasal-pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Yang kami sampaikan tetap memperhatikan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di periode-periode sebelumnya. Jangan sampai apa yang dimasukkan ke dalam undang-undang paket Politik ini nantinya malah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here