Penanganan Banjir Harus Libatkan Pemerintah Pusat dan Pemda

0
20

JAKARTA (suara-karya.com): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penanganan banjir dari hulu ke hilir harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari hulu, tengah, hingga hilir.

“Kita melihat bahwa penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan secara parsial, karena apa yang terjadi di daerah hulu berpengaruh besar terhadap daerah tengah dan daerah hilir. Apa yang dilakukan daerah hilir juga sangat penting karena berpengaruh juga kepada daerah-daerah yang lain. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan kebersamaan upaya kerja sama antar daerah,” kata Mendagri di Jakarta, Selasa (2/6).

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabotabek dan Cianjur yang dilakukan secara virtual melalui video conference pada Selasa (2/6).

Selain dihadiri Mendagri, sejumlah menteri juga hadir dan ikut dalam rapat, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. Rapat virtual juga diikuti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Sementara  kepala daerah kabupate/kota di wilayah Jabodetabekpunjur yang ikut rapat yakni Plt. Bupati Cianjur, Herman Suherman, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah dan Walikota Depok, Bapak Mohammad Idris. Rapat juga diikuti pejabat Eselon I di Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Mendagri mengatakan, bahwa acara penandatanganan komitmen rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor se- Jabodetabekpunjur ini sangat penting. Bahkan monumental. Sebab, seperti diketahui bersama masalah banjir dan longsor adalah salah satu bencana yang selama ini jadi masalah klasik di wilayah Jabodetabekpunjur atau Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Dan, Jabodetabekpunjur ini saling terkait.

Di samping itu, demi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan banjir yang dilakukan secara parsial tersebut, Kemendagri sebagai Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, turut mendorong dan menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah tersebut.

“Kemendagri medorong untuk komunikasi menjembatani antara langkah-langkah pusat dan daerah. Karena ini langkah daerah di daerah provinsi tersebut maupun kabupaten/kota tapi juga memerlukan intervensi atau langkah-langkah dari pusat untuk mendukung kerja sama dan integrasi di daerah. Hanya melalui langkah-langkah integrasi ini upaya penanganan secara komprehensif bisa dilakukan,” ujarnya.

Tak kalah penting, pemerintah pusat dengan difasilitasi Sekjen Kemendagri juga telah membentuk tim kecil untuk melakukan rapat secara teknis mengenai peran dan manajemen area di kawasan hulu, tengah, maupun hilir, guna mengantisipasi adanya banjir. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here