Proses Penganggaran Pilkada di Sulsel Relatif Baik

0
15
Mendagri Tito Karnavian (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung turun tangan untuk mengecek persiapan termasuk pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan.

Hal itu dilakukan melalui Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (8/7).

“Anggaran itu untuk Sulsel relatif, saya sampaikan relatif ya, baik, artinya sesuai dengan prosedur, 5 tahapan rata-rata di atas 40 persen, saya sampaikan tadi seperti di Gowa, KPU dan Bawaslu Daerah, aparat keamananya itu semua sudah 100 persen, jadi tidak ada alasan lagi itu tidak kerja,” kata Mendagri kepada wartawan.

Meski ada yang telah melakukan pencairan hingga 100 persen, Mendagri menyayangkan masih ada daerah yang belum melakukan pencairan NPHD sepenuhnya. Ia pun mendorong setiap kabupaten/kota segera mencairkan anggarannya sesuai NPHD yang telah ditandatangani.

“Sementara ada beberapa yang aparat keamanannya, KPU/Bawaslunya masih 40-40 seperti Selayang, Nah Luwu Utara Bawaslunya yang di bawah 40 persen, 37 atau 31 tadi saya lihat tadi. Sesuaikan dengan NPHD, tadi udah disepakati seperti itu, dan saya minta sisa realisasi anggarannya itu supaya segera untuk diselesaikan, realisasikan,” ujarnya.

Usai acara kepada wartawan, Mendagri sempat menjelaskan progres penganggaran Pilkada yang dilakukan pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan. Khususnya di Sulawesi Selatan. Menurutnya, progresnya cukup baik.

Menanggapi keinginan daerah yang ingin melakukan perubahan anggaran Pilkada, Mendagri mengingatkan, agar semua sesuai NPHD yang telah disepakati. Ia juga telah meminta para kepala daerah, sisa anggaran yang belum dicairkan, segera realisasikan.

” Makin cepat diselesaikan sisa realisasinya dicairkan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang bertanding, yang ada Pilkada itu akan lebih baik lagi, ” katanya.

Terkait dengan status Sulsel yang merupakan zona merah Covid, wartawan bertanya apakah Pilkada di Sulsel, khususnya di Makassar untuk ditunda. Menjawab pertanyaan itu, Mendagri mengatakan, jika berkaca kepada pengalaman Korea Selatan yang sukses menggelar pemilihan di tengah pandemi, Indonesia harusnya bisa. Asal dengan catatan, semua harus taat pada protokol kesehatan.

” Artinya apa? Penggunaan masker kemudian penggunaan sarung tangan, hand sanitizer, face shield, terutama di tahapan-tahapan yang bersentuhan adanya potensi kerumunan, potensi kerumunan itu diantaranya adalah nanti pemutakhiran data pemilih pada 15 Juli sampai dengan Agustus. Itu dilakukan agar bertahap, dengan menggunakan alat proteksi. Itu door to door, yang kedua kerawanan lainnya adalah pada saat nanti pendaftaran pasangan calon dan pengundian,” katanya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here