Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Petahana Tak Politisasi Bansos

0
14
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menegaskan, Bantuan Sosial (Bansos) adalah program negara yang berfungsi sebagai  jaring pengaman sosial (social safety net) untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu,  Kemendagri mengingatkan  kepala daerah petahana untuk tidak mempolitisasi Bansos untuk kepentingan Pilkada 2020.

Penegasan itu disampaikan Bahtiar dalam keterangan pers bersama jajaran pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/7).

Sebelumnya, mewakili Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan pers bersama itu, Bahtiar menegaskan Kemendagri menghormati independensi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

“Kemendagri sekali lagi menegaskan sangat menghormati DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen,” tutur Bahtiar. 

Ia menambahkan, Kemendagri dan DKPP berkomitmen Pilkada serentak 2020 berjalan lancar dan bisa menjadi momentum melawan Covid-19 sekaligus membangkitkan ekonomi daerah.

Terkait masalah bansos, Bahtiar menegaskan, bansos merupakan program negara yang berfungsi sebagai  jaring pengaman sosial (social safety net) sehingga masyarakat merasa terbantu atau meringankan beban masyarakat yang kurang mampu akibat  krisis pandemi Covid-19. Karena itu, bansos adalah program legal dan tidak mungkin dihentikan.

“Orang yang lapar tidak mungkin diberi program ceramah kan. Anda lapar tidak mungkin saya beri ceramah. Orang g lapar ya dikasih makan diberi sembako, tentunya melalui program bantuan sosial,” ujarnya.

Bahtiar menegaskan Kemendagri akan secara tegas menegur kepala daerah khususnya kepala daerah petahana yang ikut pilkada mempolitisasi bansos yang bersumber dari APBD dengan cara menulis nama pribadi dan foto pribadi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

“Kalau pakai lambang pemda saja boleh, kan ada lambang dan nama pemda, lambang dan nama pemda tersebut menunjukkan sumber pembiayaan bansos tersebut,” katanya.

Hal tersebut juga sudah di atur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahtiar mendorong masyarakat yang memiliki data konkret tentang  politisasi Bansos untuk melaporkan kepada Kemendagri.

“Konkretnya daerah mana yang me lakukan politisasi bansos, berikan datanya.  Kalau ada yang seperti itu pasti kami tegur dan berikan sanksi sesuai UU Pemda,” tegasnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here