Realisasi NPHD Halmahera Utara dan Halmahera Barat Belum Capai 40 Persen

0
15

JAKARTA (suara-karya.com):  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Keuda Kemendagri  mencatat hingga Rabu (29/7), realisasi dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disalurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 9,36 triliun atau sudah mencapai persentasi 91,73 persen.

Sementara untuk dana NPHD ke Bawaslu mencapai Rp 3,150 triliun (91,7 persen) dan pengamanan (PAM) berjumlah Rp 618.063 miliar (40,25 persen).

Kemendagri mencatat daerah yang telah berhasil transfer 100 persen dana NPHD KPU dari 209 pemerintah daerah (pemda) ialah Provinsi Kalimantan Tengah,  Kalimantan Utara,  Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri,  Jambi,  Bengkulu dan 202 kabupaten dan kota.

Sementara itu dari 61 Pemda yang belum transfer dana NPHD KPU 100persen yaitu  Sulawesi Utara 42.73 persen, Sulawesi Tengah 90 persen dan 59 kab/kota. Terdapat juga dua pemda yang perlu diperhatikan karena dana pencairan NPHD KPU kurang dari 40 persen, yaknii Halmahera Utara 39.43 persen dan kab. Halmahera Barat 34.99 persen.

Kemudian data Kemendagri juga mencatat dari 218 provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil transfer ke penyelenggara dana NPHD Bawaslu 100 persen adalah Kalimantan Tengah,  Kalimantan Utara,  Kalimantan Selatan, prov. Sumbar, Kepri, Jambi,  Bengkulu dan 211 kab/kota.

Lalu, untuk 52 pemda yang belum transfer 100 persen yakni prov. Sulawesi Utara 41.09 persen, Sulawesi Tengah 90 persen dan 50 kab/kota. Serta, dua untuk kab./kota yang perlu diperhatikan karena transfer 40 persen, yaitu: kota Bandar Lampung 31.58 persen dan kab. Pegunungan Bintang 30 persen.

Selain itu, terdapat 62 Pemda yang telah berhasil 100 persen transfer dana NPHD PAM ialah Provinsi  Sumbar,  Jambi, Kalimantan Tengah dan 59 kabupaten dan kota. Namun, ada masih 208 daerah juga yang belum transfer 100 persen ke PAM, yakni: 6 provinsi dan 202 kab/kota.

Sebagai catatan, Kemendagri sekali lagi akan terus mengingatkan agar pemda dapat menyelesaikan proses pencairannya terutama yang transfernya belum mencapai 40persen untuk diperhatikan guna memperlancar proses Pilkada Serentak Tahun 2020. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here