Saat Tahapan Pengundian, KPU Diminta Sampaikan PKPU No 13 Tahun 2020

0
31
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com):  Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat  melaksanakan rapat pleno terbuka  Pilkada 2020 untuk tahapan pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah,  terlebih dulu pada kesempatan pertama menyampaikan kepada seluruh paslon softfile tentang Peraturan KPU 13 Tahun 2020, khususnya pasal 55 dan 88B untuk dipatuhi.

Hal itu disampaikan Bahtiar di Jakarta, Kamis (24/9), terkait dengan materi PKPU No 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bahtiar juga mengingatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan KPU Kota yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada 2020, untuk menyampaikan softfile PKPU 13 Tahun 2020 khususnya penekanan pada Pasal 55 dan 88A kepada kepada publik melalui media sosial resmi masing-masing dan media online lokal serta rekan-rekan media massa dan elektronik lokal.

Sedangkan pada saat tahap pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan KPU Kota diminta untuk menerapkan dan melaksanakan PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 55 dan 88B secara efektif.

“Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Kota untuk dapat mengingatkan pasangan calon dan semua pihak untuk disiplin menerapkan PKPU 13 Tahun 2020, baik setelah pengundian selesai atau sebelum penutupan,” ujarnya.

Bahtiar menambahkan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Kota diingatkan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait  implementasi PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 55 dan Pasal 88B.

“Lakukan koordinasi efektif dengan Bawaslu dan Kepolisian dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 55 dan Pasal 88B,” kata Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan pada Pasal 55 Peraturan KPU 13 Tahun 2020 berbunyi;

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. hanya dihadiri oleh:
  2. Pasangan Calon;
  3. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
  4. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan
  5. 7 (tujuh)/5 (lima) orang anggota KPU Provinsi atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.
  6. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, dan/atau Tim Kampanye dilarang melakukan iring-iringan dan mengundang massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon; dan
  7. peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Sementara  Pasal 88B yakni;

(1) Dalam hal terdapat Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(2) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

  1. apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuktikan dengan surat pernyataan; atau
  2. apabila seluruh Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari masing-masing Pasangan Calon.

(4) Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan dengan mengambil nomor urut Pasangan Calon yang belum diundi. (Andreas)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here