Komisi II DPR Bentuk Panja Evaluasi Pilkada

0
63

JAKARTA (suara-karya.com): – Komisi II DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan Panja tersebut dibentuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan Pilkada 2020 yang dinilai masih perlu dilakukan evaluasi karena sejumlah permasalahan.

“Di antaranya masih terdapat pelanggaran dan sengketa pilkada, masih adanya indikasi praktik politik uang, masih ditemukan permasalahan dalam daftar pemilih tetap, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, TNI/Polri, dan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar-penyelenggara pemilu,” kata Doli saat memimpin rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/1).

Rapat kerja dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.

Kendati demikian, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pilkada 2020 yang berlangsung secara serentak di 270 daerah justru berjalan lancar.

Pilkada disebut berjalan lancar karena aman, tingkat kepatuhan protokol kesehatan tinggi dan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan suaranya juga meningkat yakni secara umum mencapai 76,09 persen.

Menurut Tito, semua itu disebabkan beberapa faktor, dari pengawasan ketat semua pihak, hingga pola pikir penyelenggaraan pilkada yaitu menekan angka penularan COVID-19 dan menyumbang tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat bisa terlaksana.

“Peristiwa pada saat pilkada, di mana kepatuhan tinggi dan pengawasan yang ketat dari semua ‘stakeholder’ dan Bawaslu, kemudian Polri dan TNI yang tegas menegakkan aturan KPU yang berisi tentang upaya untuk penanggulangan COVID-19, dan langkah-langkah para paslon membagikan masker dan lain-lain, serta pola pikir tema mengenai masalah penanganan pandemi COVID-19, itu justru dapat menjadi model, model untuk ke depan, model juga untuk daerah lain,” ujar Tito.

Tito mengatakan perlu melakukan pendalaman jika ada pihak yang menyebutkan kenaikan kasus penularan COVID-19 akibat Pilkada 2020. Pasalnya, pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, beririsan langsung dengan hari libur nasional. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here