Kemendagri: Laksanakan Dulu UU Pemilu, Baru Direvisi

0
129
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (Ist)

JAKARTA (suara-karya.com): Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar  tidak setuju dengan usulan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu belum dilaksanakan. Jadi,  tidak tepat jika undang-undangnya belum dilaksanakan, tapi sudah mau direvisi,” kata Bahtiar kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (29/1).

Pernyataan Bahtiar itu disampaikan terkait adanya usulan revisi yang  akan menggabungkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu agenda revisi akan mengubah jadwal Pilkada serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023.

Bahtiar mengatakan, sebaiknya undang-undang yang sudah diputuskan pemerintah bersama DPR dilaksanakan terlebih dahulu dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya. “Setelah dievaluasi, baru kemudian undang-undang itu direvisi jika memang diperlukan,” kata Bahtiar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan Plt Ketua KPU Ilham Saputra (Ist)

Terkait pelaksanaan pilkada, Bahtiar juga mengingatkan sebaiknya dilaksanakan sesuai jadwal seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yakni pada tahun 2024.

“Sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 yang masih berlaku, maka jadwal Pilkada berikutnya adalah 2024. Karena itu, sebaiknya pilkada dilaksanakan sesuai jadwal yakni tahun 2024,” tuturnya.

Bahtiar  mengingatkan, bangsa ini sedang menghadapi  pandemi Covid-19 yang telah berdampak  pada krisis kesehatan rakyat dan ekonomi nasional.  Karena itulah, ia meminta agar semua pihak fokus untuk menyelesaikan krisis pandemi Covid-19. (Andreas)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here