KPU: Jauh dari Kekerasan, Demokrasi di Indonesia Punya Kekenyalan Demokrasi

0
64

JAKARTA (suara-karya.com):  Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Hasyim Asy’ari menilai praktik demokrasi di Indonesia mengandung kekenyalan demokrasi sehingga dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan presiden, jauh dari konflik kekerasan. Indonesia juga banyak dipuji sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak yang bisa menjalankan praktik demokrasi dengan damai.

Pendapat itu disampaikan Hasyim Asy’ari  saat menjadi narasumber dalam acara Ngobrol Politik Indonesia (Ngopi) Podcast bertema Kesiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Presiden Serentak Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (10/8). Acara yang diselenggarakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dan disiarkan di Youtube ini dimoderatori  Aprilia Putri.

Awalnya, Hasyim Asy’ari memaparkan ada tiga penanda Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum dibanding dengan negara-negara demokrasi lainnya.

“Pertama, pemilu di Indonesia sering dianggap sebagai the most implicated in the word, artinya paling rumit di dunia. Pesertanya banyak, daerah pemilihannya banyak, Sebagai contoh pada Pemilu 2019, desain surat suaranya saja ber jumlah sekitar 2.500, itu sesuai dengan dapil,  termasuk rumit dalam penghitungannya dan yang lainnya,” kata Hasyim.

Kedua, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk dan pemilih pemilu terbesar di dunia di urutan ketiga yang mempraktikkan demokrasi electoral sesudah India dan Amerika Serikat (AS)

“Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dilihat  jumlah penduduk dan pemilihnya terbanyak ketiga di dunia. Pertama, india penduduknya 1 milar pemilihnya 800-900 juta pemilih. kedua Amerika dan ketiga baru Indonesia,” ujarnya.

Penanda ketiga yang sering diabaikan adalah kenyataan Indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam atau muslim tapi bisa mempraktikkan demokrasi  dengan baik dan damai. Hal inilah kemudian membuat banyak pihak berminat mempelajari sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

“Banyak orang yang mempelajari tentang pemilu di Indonesia dan praktik-praktik berpolitik dan pemilu darinegara yang penduduknya mayoritas muslim. Mereka bertanya …kok bisa ya mempraktikkan demokrasi,” tambah Hasyim.

Mahkamah Konstitusi

Apalagi, menurut dia, sejak amandemen konstitusi UUD 1945 telah dibentuk lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pilpres sehingga konflik kekerasan jauh berkurang.

“Bakar-bakaran, kekerasan mulai berkurang  bahkan hampir tidak terjadi lagi karena orang meyakini dan mempercayai kalau ada sengketa hasil pemilu dibawa ke MK,” ujarnya.

Hasyim Asy’ari berpendapat, tiga penanda kematangan demokrasi di Indonesia itu bisa terjadi karena politik di Indonesia mengandung kekenyalan demorasi.  “Jadi praktik demokrasi di Indonesia itu ada kekenyalan demorasi. Seperti  bola dari karet kalau ditekan seperti apapun dia melesak ke dalam tapi kembali bulet lagi,” ujarnya.

Kekenyalan demokrasi ini terjadi karena adanya semangat persatuan dan kesediaan bermusyawarah seperti dalam sila Pancasila dalam sikap berpolitik masyarakat Indonesia. “Pinsip Pancasila itu yang menjiwai kekenyalan demokrasi di Indonesia sehingga jauh dari konflik kekerasan,” tambahnya.

Ia mencontohkan pada Pemilihan Presiden 2019 terjadi gesekan di antara pendukung capres Jokowi dan Prabowo. Namun, konflik itu kemudian hilang sendiri dengan politik akomodasi dari Jokowi yang menang menjadi presiden dengan mengajak rival politiknya di pilpres Prabowo dan Sandiago Uno untuk ikut bergabung sebagai menteri dalam pemerintahannya.

“Padahal, dalam negara-negara yang menganut sistem presidensial prinsipnya the winner takes all, yang menang ambil semua yang kalah jadi oposisi, tapi di Indonesia tidak karena lebih mengutamakan musyawarah dan persatuan,” katanya lagi.

Karena itulah, Hasyim Asy’ari mengajak semua pihak untuk mensyukuri sekaligus memelihara sikap demokrasi yang semakin matang dan dewasa dari rakyat Indonesia dalam berpolitik dan berdemokrasi pemilu dengan menjauhi kekerasan dan mengedepankan musyawarah dan persatuan.

“Pemilu ini adalah kerja bersama . Karena itu KPU berharap kolaborasi kerja sama antara KPU, pemerintah, DPR, DPRD, pemerintah daerah, partai politik dan media media massa tetap terjalin dan kita bersama-sama menyiapkan Pemilu pada 2024. Jauh lebih penting lagi kita harus sehat terutama di masa pandemi Covid-19. Karena demokrasi bisa berjalan dengan baik kalau kita sehat jasmani dan rohani,” ujarnya. (Andreas)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here