Pemerintah Pusat dan Pemda Diminta Sinergis dan Berkolaborasi Tangani Covid-19

0
66
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dalam webiner MIPI

JAKARTA  (suara-karya.com):  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan baik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi pandemi Covid-19 tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tapi juga berdampak pada masalah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

Demikian kesimpulan yang mencuat dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertema “Refleksi HUT Kemerdekaan RI ke-76 Ditinjau dari Perspektif Pemerintahan”, Kamis (12/8).

Dalam webiner ini hadir sebagai pembicara pakar politik dari Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Plt Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara dan Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan MIPI Muhamad Labolo. Diskusi dibuka Ketua Umum PP MIPI Dr Bahtiar yang juga menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri .

Siti Zuhro mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk di Indonesia yang dimulai pada tahun 2020 mencerminkan adanya persoalan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani Covid-19.

“Kita bisa merasakan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seharusnya melangkah secara bersama, satu kesatuan yang padu, terkesan agak silang sengkarut. Sehingga ada kepala daerah yang uring-uringan  terkait bansos (bantuan sosial),” ujarnya.

Siti Zuhro yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MIPI ini menjelaskan adanya kebijakan yang berubah-ubah dan kurang dikomunikasikan dengan baik  kepada pemerintah daerah, membuat banyak kepala daerah menjadi serba salah.

Ketua Umum MIPI Dr Bahtiar dalam webiner MIPI

 

“Di sini ada kewajiban moral yang tinggi dari kepala daerah yang merasa dipilih langsung oleh rakyat sehingga mereka ingin membuat kebijakan dan keputusan yang cepat untuk mengatasi Covid-19 di daerah. Tapi, kebijakan dan langkah kepala daerah ini malah dianggap keliru oleh pusat,” tuturnya.

Situasi seperti ini membuat publik seolah melihat tidak adanya harmoni dan sinergi antara pusat dan daerah. “Ini menjadi tontonan bagi publik, bagaimana ini kok tidak ada sinergi dan koordinasi yang bagus. Padahal, pemda ingin bertindak cepat karena pemda yang langsung berhadapan dengan rakyat,“ujarnya.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani juga berpendapat sama dengan mengatakan, pandemi Covid-19 telah banyak mempengaruhi praktek hubungan antar-pemerintah baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sesame pemda.

“Pemerintah pusat cenderung sentralistik karena lebih dominan dalam hal perumusan dan pembuatan kebijakan. Meskipun kita pahami dalam UU No 16 tahun 2018, misalnya tentang Karantina dan kesehatan mensyaratkan pemerintah pusat menjadi dominan. Tetapi tidak jarang kita temui pemerintah daerah karena kondisi darurat mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di daerahnya ,” kata Indah.

Ia mencontohkan, di awal pandemi, banyak kepala daerah mengambil inisiatif untuk membuat kebijakan menutup askes keluar masuk  daerah seperti di bidang penerbangan dan pelayaran untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Contoh kebijakan pemda inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan karena pemerintah pusat menganggap daerah membuat l kebijakan yang melampui atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19,” katanya.

Di samping itu, Indah juga menyoroti dengan kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah sebelum tersosialisasi dengan baik di daerah. Ia mengingatkan, pemda memiliki rentang kendali yang panjang hingga ke tingkat desa atau ke daerah terluar yang terisolasi.

“Contohnya,  kebijakan PPKM bisa dievaluasi dan berubah setiap saat oleh pusat, padahal kita harus mensosialisasi hingga ke level desa. Kadang baru disosialisasi, sudah terjadi perubahan kebijakan,” ujar Indah.

Indah juga menyoroti adanya perbedaan kebijakan dan dikotomi antara administrasi kependudukan dengan realitas aktivitas masyarakat. Pemda membuat kebijakan menutup wilayahnya sementara pergerakan masyarakat melampui administrasi wilayah.

“Pandemi ini tantangannya adalah bagaimana kita membatasi mobilitas warga, sementara di satu sisi  terutama di daerah-daerah seperti di  Luwu yang mobilitas warganya cukup tinggi, Karena itu memang jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk saling berkoodinasi dan berkomunikasi dengan baik sehingga penanganan Covid-19 bisa tercapai sementara aktivitas mobilitas warga juga tidak terhalangi,” tambahnya.

Indah kemudian menyebutkan beberapa dampak yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yakni kurangnya laparangan kerja yang diikuti dengan meningkat pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, melemahnya daya beli masyarakat hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bayu Meghantara juga mengatakan, perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarat telah membentuk lembaga adhoc Jakarta delevelopmne cllaboration netwok (JDCN).

Selain itu diiringi kebijakan  membatasi mobilitas warga dan menuptup kantor pusat perbelanjaan dan penegakan hukum yang disipilin dan humanis dan percepatan pelaksanaan vaksinisasi Covid-19 kepada warga. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here