MIPI Gelar Webinar Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19 Bagian II

0
63
Ketua Umum MIPI Bahtiar

JAKARTA (suara-karya.com):  Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19” Bagian II.

Webinar yang dilaksanakan pada Selasa (21/9/2021) ini menghadirkan enam narasumber, yaitu: Saan Mustopa (Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Nasdem), Luqman Hakim (Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Anggota KPU RI), R. Siti Zuhro (Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI/Wakil Ketua II MIPI), Rahmat Bagja (Anggota Bawaslu RI), dan August Mellaz (Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi).

Dalam sambutannya, Ketua Umum MIPI Bahtiar mengatakan, MIPI menyelenggarakan webinar ini untuk membahas isu sentral kenegaraan, khususnya tentang tata kelola politik negara dan kebangsaan. Termasuk tentang Pemilu yang diselenggarakan pada situasi pandemi, di mana faktor kepemimpinan berperan besar.

“Kita masih mengalami kondisi akibat Covid-19. Nah saya kira ini dialami oleh seluruh negara di dunia, bahkan kelihatan bagaimana kualitas leadership pemimpin seluruh dunia,” kata Bahtiar.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Saan Mustopa menjelaskan, ada dua hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Pertama, efektivitas pemerintahan ke depan terkait pelaksanaan Pemilu dalam memilih presiden/wakil presiden, dan Pilkada untuk memilih gubernur pada 33 provinsi dan sekitar 500 lebih bupati/wali kota. Kedua, efisiensi anggaran yang menentukan tahapan Pemilu dan Pilkada. Dua hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Jadi berkualitas atau tidaknya nanti pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, itu sejauh mana penyelenggara, DPR dan pemerintah itu menyusun PKPU, maupun Bawaslu terkait dengan Pemilu maupun juga terkait dengan Pilkada,” tuturnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menyampaikan, tanda keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, yaitu ketika melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Di tengah kondisi yang menurutnya, terkait spekulasi tentang penundaan pelaksananaan Pemilu dengan agenda memperpanjang masa jabatan pemerintahan. “Sinar yang diberikan Kemendagri terang dalam Pemilu 2024 harus dilaksanakan sebagaimana amanat konstitusi dan UU,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menambahkan, KPU tengah melakukan persiapan-persiapan untuk menyukseskan Pemilu, termasuk dalam tata kelola informasi, infrastruktur, pengoptimalan sumber daya manusia (SDM), pengeluaran anggaran, akuntabilitas, hingga membuat Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

“Ini berbasis desa untuk mengangkat partisipasi dan juga eksistensi, karena demokrasi dalam pandangan kami di Indonesia, demokrasi yang berkembang salah satunya ya di desa itu,” ujarnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here