DPR Sarankan KPU  Buat Simulasi Pemilu Dengan Formula Minimalis

0
48
Waki Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang

JAKARTA (suara-karya.com): Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan untuk membuat simulasi tahapan pemilihan umum dengan formula yang minimalis tanpa mengurangi kualitas demokrasi pemilu.

Saran itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid – 19  yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Kamis (23/9).

Webinar itu dibuka Ketua Umum MIPI Bahtiar dan diikuti sejumlah pembicara antara lain anggota KPU Viryan Aziz, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana dan dosen IPDN yang juga Wakil ketua MIPI Andi Masrich.

Junimart Girsang awalnya mengatakan, usulan dana pemilu yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu besar sementara negara atau pemerintah tidak memiliki dana sebesar itu, apalagi di masa pemulihan ekonomi akibat bencana pandemi Covid-19.

“Memang benar pesta demokrasi dan pemulihan ekonomi harus sama-sama berjalan. Tidak boleh salah satunya tidak berjalan karena bisa kolaps. Sukses pemilu juga tidak bisa terjadi kalau anggaran tidak terpenuhi. Hanya pertanyaannya, anggaran yang diajukan KPU itu begitu besar dan pemerintah pasti tidak akan mampu penuhi,” kata wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Untuk itulah, menurut Junimart, KPU sebaiknya membuat simulasi dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang bisa meminimalkan dana dan biaya tanpa mengurangi kualitas pemilu.

Misalnya, KPU bisa membuat tahapan pemilukada yang berdekatan dengan tahapan pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Cara lain dengan meminimalkan waktu kampanye yang tidak perlu selama 45 hari dan menekan biaya honorarium anggota KPPS berdasarkan upah minimum di tingkat daerah. Jadi honornya tidak disamaratakan.

“Buat apa kampanye selama 45 hari, kan ini masa pandemi tidak boleh ada kerumunan. Seperti saya, saya sudah berkampanye sejak tahun 2012 dan 2013.

Jadi, pada masa kampanye Pemilu 2014 saya gunakan untuk bersilaturahmi. Honor anggota KPPS dibuat saja berdasarkan UMR, seperti di daerah saya UMR Rp 1,2 juta, Jadi honornya tidak disamaratakan” ujarnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here