Di Era Pandemi, Dibutuhkan Kepala Daerah Yang Kreatif,  Inovatif dan Punya Leadership

0
306

JAKARTA (suara-karya.com): Kepala daerah hingga kepala desa didorong untuk membuat kebijakan dan tindakan yang inovatif dan kreatif dalam melayani masyarakat di era pandemi Covid-19.

“Di masa pandemi ini, pemimpin di daerah tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama. Harus inovatif dan kreatif  dalam melayani publik,” kata  dosen Universitas Padjajaran yang juga Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Mudiyati Rahmatunnisa dalam webinar bertema Strategi dan Inovasi Mengelola Pemerintahan Daerah di Tengah Pandemi Covid – 19, Sabtu (25/8).

Dalam webinar yang diselenggarakan MIPI itu sedianya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dijawalkan berbicara namun berhalangan hadir.

Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, semua negara di dunia mengalami situasi ketidakpastian akibat wabah pandemi Covid-19. Indeks ketidakpastian dunia saat ini paling tinggi melebihi ketidakpastian di saat merebak wabah virus SARS, flu burung dan ebola. Hal ini berdampak pada proses dan praktik pemerintahan dan pembangunan serta perumusan kebijakan.

Menurutnya, negara-negara dunia saat ini mengalami VUCA yakni volatility, uncertainty, ambiguity dan complexity. Yakni adanya situasi yang rapuh dan mudah berubah, ketidakpastian, ukuran keberhasilan dan kegagalan tidak jelas atau ambigu dan banyaknya faktor yang berkontribusi terhadap masalah sehingga perlu multi-tindakan.

“Dampak disruptif pandemi Covid-19 membuat target Indonesia jadi porak-poranda seperti target Indonesia Emas 2045, menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di dunia, pendapatan per kapita bertambah dan target kelas menengah sebesar 70 persen dari total penduduk Indonesia,” ujar   Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Padjajaran ini.

Dalam situasi seperti ini, katanya, pemerintah daerah hingga pemerintah di tingkat desa harus tetap melayani masyarakat meskipun harus dengan cara yang berbeda. “Tidak bisa lagi melayani warga dengan ngumpul di kantor desa, misalnya,” tuturnya.

Mudiyati Rahmatunnisa menekankan pentingnya inovasi kebijakan (policy innovation)  dan jiwa kepemimpinan (political leadership) yang baik dalam menjalankan praktik pemerintahan secara berkolaborasi (collaborative governance).

“Inovasi kebijakan itu harus mensyaratkan adanya kepemimpinan politik yang kuat dari seorang pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu punya peran untuk membuat agenda politik, membuat pola penanganan, membuat kerangka kebijakan dan perumusan penanganan, merumuskan suatu masalah seperti dokter yang harus tahu sakit apa dulu baru kemudian memberikan petunjuk untuk memecahkan masalah.  Jadi, kreatif dan inovatif itu perlu  guidance  dari pemimpin,” tuturnya.

Seorang pemimpin yang baik juga harus bisa menggalang dukungan dan menyediakan semua sumber daya yang memadai untuk bisa melaksanakan apa yang diagendakan untuk melayani masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Meski demikian, Mudiyati Rahmatunisa memuji sudah banyak kepala daerah yang kreatif dan inovatif  dalam melayani  publik. Ini bisa ditunjukkan dengan kepala daerah yang telah menerima penghargaan Top 21 Inovasi Pelayanan Publik dan Top 45 Pelayanan Publik yang diinisasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

“Misalnya, Pemprov Jabar dengan inovasi Jabar Digital Service, Pemprov Jateng dengan Jogo Tonggo, Hatii Pakkem dari Pemkot Magelang, Dongkelor (Dongeng keliling online dari rumah) Pemkot Makasar, Gogrok Covid-19  dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Mungkin banyak pemda lain juga membuat inovasi tapi tidak terungkap ke permukaan. Kita mendorong pemda-pemda lain juga kreatif dan inovasi dalam membuat program pelayanan masyarakat,” ujarnya. (Wida)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here