Berkaca Pilkada 2020, Anggota DPR Arif Wibawo Yakin Pemilu dan Pilkada 2024 Berjalan Lancar

0
155

JAKARTA (suara-karya.com):  Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo berpendapat, masalah yang dihadapi dalam Pemilu dan Pilkada 2024 lebih bersifat teknis penyelenggaraan berikut dampak politisnya ketimbang kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Arif Wibowo saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Minggu (26/9).

Arif Wibowo mengatakan, pengalaman Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19, sudah menunjukkan kemampuan pemerintah dan penyelenggara pemilu berhasil melaksanakan dengan baik meskipun banyak pihak yang merasa pesimistis. Bahkan, sempat muncul kekhawatiran Pilkada 2020 akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

“Mesikipun ada kasus  per kasus terjadinya kerumunan, namun secara keseluruhan tidak ada masalah yang berat pada Pilkada 2020. Jika situasi ini bisa kita pertahankan maka pada Pemilu dan Pilkada 2024 menimbang kemungkinan pandemi virus Covid-19 sudah landai, saya yakin tidak akan ada masalah besar terkait konteks Covid-19,” tuturnya.

Karena itu, menurut Arif, yang harus dicermati dan diwaspadai adalah soal dampak atau ekses politik dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 khususnya terkait jadwal, tahapan dan program. “Apakah itu terkait dengan soal efektif tidaknya pemerintahan yang dihasilkan Pemilu 2024 atau terkait kemungkinan konflik di lapangan yang bakal terjadi,” kata Arif.

Ia mencontohkan, persoalan yang harus dihadapi seperti berbedanya aturan dan nomenklatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada pada saat pemilu dan pilkada dilakukan bersamaan pada tahun yang sama.

“Misalnya, di UU Pilkada nomenklaturnya pengawas pilkada sementara di UU pemilu badan pengawas pemilihan. Ini contoh yang sederhana,” katanya.

Kemudian soal masa berakhirnya jabatan kepala daerah dan penjabat kepala daerah. Menurutnya, dalam UU Pilkada, sudah diatur agar masa jabatan kepala daerah berakhir  pada 2024 dan dilantik pada 2024 sehingga tidak ada lagi istilah penjabat sementara untuk menggantikan di masa transisi.

“Tapi, berdasarkan simulasi pemerintah dan KPU tampaknya ini tidak dipahami sebagai norma pilkada yang sudah ajek tanpa harus ada transisi yang diisi penjabat sementara,” tuturnya.

Selain itu juga masalah waktu penyelenggaraan pilkada, masa jabatan anggota Bawaslu dan KPU provinsi, kabupaten dan kota.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra yang merasa yakin Pemilu dan Pilkada 2024 bisa berjalan baik karena sudah ada pengalaman pilkada serentak pada 2020.

Menurut dia, Pemilu dan Pilkada 2024 sangat strategis karena pada saat bersamaan berlangsung pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislative anggota DPR dan DPRD di provinsi, kabupaten dan kota serta pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota.

“Kita harus akui ada ongkos politik yang mahal. Tapi yang penting adalah bagaimana pemilu dan pilkada menghasilkan pemimpin yang betul-betul memiliki kompetensi dan benar-benar mampu mensejahterakan rakyat,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum Pramono U Tanthowi ada dua skenario yang disiapkan yakni skenario pemilu dan pikada di saat pandemi dan saat pandemi melandai. Namun, ia mengingatkan kunci keberhasilan pemilu adanya regulasi yang mengatur prokes yang mudah dipahami, adanya dukungan dari semua kekuatan politik, kedisiplinan KPU dan jajaranya serta peserta pemilu dan masyarakat.

“Juga harus ada dukungan anggaran dari pemerintah untuk memenuhi kelengkapan APD,” katanya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here