Usulan Pemerintah Pemilu Berlangsung  Mei 2024 Dinilai Bisa Repotkan KPU

0
158

JAKARTA (suara-karya.com): Usulan pemerintah melalui Menko Polhukkam Mahfud MD agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung pada bulan Mei 2024 dinilai akan merepotkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu karena waktunya berdekatan dengan pilkada pada November 2024.

“Pemerintah tidak mempertimbangkan waktu yang berhimpitan antar pemilu bulan Mei dan pilkada pada November 2024 yang selisih waktunya hanya enam bulan. Ini bisa merepotkan teknis penyelenggaran pemilu di lapangan,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi dalam webinar bertema “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”sesi keenam, Selasa (28/9).

Dalan webinar  yang  diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) hadir sejumlah pembicara antara lain anggota DPR  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Arief Budiman, anggota Bawaslu  Rahmat Bagja, Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Engiebert Johannes Rohi, serta Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus.

Menurut Achmad Baidowi, Partai Persatuan Pembangunan dan partai lain sebagai partai politik di parlemen dan peserta pemilu, tentunya siap saja kapan waktu penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang ditetapkan pemerintah dan KPU.

Achmad Baidowi mengatakan, usulan KPU agar pemilu nasional berlangsung pada Maret atau April masih bisa diterima karena tidak terlalu berhimpit dengan pelaksanaan pilkada sehingga ada waktu untuk rehat mengantisipasi pilpres yang berlangsung dua tahap dan konsekuensi tahapan-tahapan pemilu.

“Sampai sekarang tidak ada revisi dari UU Pilkada sehingga semua pihak baik itu pemerintah, KPU, DPR dan partai harus siap dengan waktu pilkada yang sudah ditetapkan undang-undang berlangsung pada November 2024,” tambahnya.

Berbeda dengan waktu pelaksanaan pemilu yang berdasarkan UU Pemilu ditetapkan oleh KPU dan pemerintah maka waktunya bisa diatur sedemikian rupa agar tidak berhimpit dengan pelaksanaan pilkada.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan, usulan pemerintah agar pelaksanaan pemilu berlangsung pada Mei 2024 tentu sudah didasarkan pada kajian dan pertimbangan tertentu. Untuk itu, menurut dia, KPU dan pemerintah diharapkan menetapkan waktu pemilu dengan sebaiknya mungkin agar jangansampai persoalan waktu pemilu mengorbankan hasil pemilu.

“Tentu ada alasan mendasar dari pemerintah mengusulkan Mei 2024, khususnya alasan efisiensi dan efektivitas sehingga ada selisih waktu enam bulan menjelang pelaksanaan pilkada pada November,” ujar dia.

Menurutnya, tantangan yang paling mendasar dari pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. “Juga harus diperhatikan jangan sampai pelaksanaan pemilu dan pilkada bisa menjadi cluster penyebaran virus Covid-19,” katanya.

Sedangkan anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengingatkan jangan sampai Pemilu 2024 mengulang Pemilu 2019 di mana banyak petugas KPPS yang meninggal karena kelelahan. Pada Pemilu 2019 ada sebanyak 800 petugas yang menjadi martir. Ini jangan sampai terulang, ke depan tidak boleh pesta demokrasi menjadi nestapa demokrasi,” tuturnya. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here