Bukan Hanya Sosialisasi Pemilu, KPU  Juga Wajib Beri Pendidikan Politik Bagi Rakyat

0
147

JAKARTA (suara-karya.com): Anggota Fraksi PDI Perjuangan Endro Suswantoro Y mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta partai politik peserta pemilu.

“Selama ini saya melihat KPU hanya fokus pada sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu tapi tidak ada melakukan sosialisasi etika dan pendidikan politik pada rakyat,” kata Endro Suswantoro saat tampil sebagai pembicara pada webinar bertajuk “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19” Sesi VII. Kamis (30/9) yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

Webinar ini juga menampilkan sejumlah narasumber yakni Zulfikar Arse Sadikin (anggota DPR RI Fraksi Golkar), Evi Novida Ginting M (Anggota Komisi Pemilihan Umum/KPU RI), Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI), Arif Susanto (Analis Politik Exposit Strategic), Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate), dan Rahmat Hollyson (Ketua Bidang Penerbitan dan Penghargaan MIPI).

Endro Suswantoro melihat selama ini rakyat belum ditempatkan sebagai subjek demokrasi. Padahal, kedewasaan politik rakyat sangat menentukan kedewasaan politik partai politik. “Partai politik itu menjadi baik tergantung bagaimana rakyat memilih dalam pemilu. Jadi, parpol jangan dihindari tapi bagaimana rakyat mampu mengubah parpol, bukan parpol yang menguasai rakyat,” katanya.

Ia kemudian menyoroti praktik politik uang di tingkat massa yang membuat rakyat tidak bisa berpikir jernih untuk memilih pemimpinnya. “Jangan sampai rakyat menjadi objek penipuan lima tahun sekali karena memilih pemimpin yang salah akibat praktik politik uang tidak diberantas,” tuturnya.

Endro juga melihat, pendidikan politik pada pemimpin yang terpilih lemah sekali. Padahal, seorang pemimpin bukan hanya memiliki keterampilan teknis tapi juga harus memiliki kedewasaan berpolitik. “Pemimpin dan rakyat harus sama-sama memiliki kedewasaan berpolirik dan berdemokrasi,” ujarnya.

Kurangnya pendidikan politik pada rakyat juga menyebabkan banyak rakyat yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih justru tidak bisa menggunakannya karena alasan teknis. Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah meninggal malah tercantum memiliki hak pilih. Padahal, hal-hal teknis seperti ini tidak akan terjadi kalau KPU dan pemerintah bisa bekerja sama.

“Kemendagri punya Pusdatin dan Prodeskel (pofil desa dan kelurahan) yang bisa diintegrasikan dengan data di KPU sehingga bisa menjamin hak rakyat untuk memilih dan dipilih,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berevolusi dan improvisasi perbaikan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, mengacu pada Pilkada 2020, penyelenggaraan pemilu banyak terjadi perubahan akibat pandemi Covid-19.

“Pilkada 2020 memaksa kita melakukan perubahan, tadinya  kita merasa tidak mampu tapi ternyata berhasil. Dulu saat pendaftaran calon, massa banyak yang hadir tapi pada Pilkada 2020 yang datang hanya paslon,” tuturnya.

Begitu juga sebelumnya kampanye bersifat tatap muka yang dihadiri banyak massa pendukung tapi bisa dilakukan dengan kampanye daring. “Semua inovasi itu bisa dilakukan asalkan tidak mengurangi kualitas pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, saat memberikan sambutan Wakil Ketua IV MIPI Masrich mengatakan, MIPI ikut bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, media interaksi, dan diskusi bagi masyarakat terkait pemilu dan pilkada. Karena itu, MIPI menyelenggarakan webinar yang hingga kini sudah berlangsung dalam tujuh sesi.

“Webinar MIPI dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kebijakan dan program pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah secara serentak,” katanya. (Andreas)

J

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here