Meski Independen, Penyelenggara Pemilu Harus Bisa Berkoordinasi Dengan Lembaga Negara Lain

0
192

JAKARTA (suara-karya.com): Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengingatkan, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  meski bersikap independen namun harus mampu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Hal itu diingatkan Bahtiar saat menjadi narasumber dalam acara webinar tentang Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022 – 2027, Senin (4/10) yang diselenggarakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Bahtiar mengibaratkan seorang hakim yang independen dan bebas intervensi dalam membuat putusan tapi mampu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Penyelenggara pemilu meskipun  independen tapi dia harus mampu bernegosiasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya karena pelaksanaan pemilu tidak bisa berdiri sendiri. Ada menyangkut soal pembiayaan, keamanan, penegakan hukum di lapangan dan pasti ada tindak lanjut dari putusan lembaga penyelenggara sendiri yang terikat dengan lembaga-lembaga lainnya,” tuturnya.

Bahtiar berharap penyelenggaraan pemilu semakin berkualitas . Untuk itu, ia menekankan peran anggota tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022 hingga 2027. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan seleksi penyelenggara pemilu harus disusun paling lambat 6 bulan sebelum  masa keanggotaan KPU dan Bawaslu periode ini berakhir tugas pada April 2022.

“Jadi, kita harapkan akhir Oktober ini dimulai proses seleksi timsel anggota KPU dan Bawaslu hingga selesai pada Maret 2022,” kata Bahtiar.

Tim seleksi yang terpilih nantinya akan mengajukan  14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden untuk diajukan ke DPR. Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPR akan menyampaikan 7 nama anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu kepada Presiden.

Tim seleksi ini terdiri dari tiga orang unsur pemerintah, empat akademisi dan empat anggota dari unsur masyarakat.

Berdasarkan UU Pemilu pada Pasal 22 disebutkan syarat menjadi pansel antara lain memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, memiliki kredibilitas dan integritas, memahami permasalahan pemilu, memiliki kemampuan rekrutmen dan seleksi, tidak sedang menjabat penyelenggara pemilu, berpendidikan paling rendah S-1, usia paling rendah 50 tahun, dan anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai anggota KPU dan Bawaslu

Sementara syarat anggota KPU dan Bawaslu antara lain warga negara Indonesia, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adal, memiliki pengetahuan tentang pemilu, ketatanegaraan dan kepartaian, tidak pernah dipidana.

“Saya mengajak semua Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi sebagai anggota KPU dan Bawaslu.  PNS, dosen, kawan-kawan penyelenggara pemilu, silakan ikut,” kata Bahtiar. (Andreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here