Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan Diperpendek

0
158

SHNet, Jakarta  – Masa kampanye Pemilu 2024 diusulkan diperpendek untuk menghindari biaya politik yang tinggi serta polarisasi di masyarakat. 

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan KPU bisa memperpendek masa kampanye pada Pemilu 2024 sepanjang kalkulasi tahapannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Dalam Pasal 276 ayat (1) UU Pemilu disebutkan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

“KPU bisa mengatur waktu penetapan DCT dan pasangan calon (paslon) tetap yang tidak terlalu lama jaraknya dengan masa tenang sebelum hari pemungutan suara,” kata Titi Anggraini, di Semarang, kemarin seperti dikutip Antara.

Menurut Titi, agar lamanya masa kampanye diperpendek dibanding Pemilu 2019 karena dianggap memicu politik biaya tinggi dan polarisasi yang menguat di tengah masyarakat.

Masa kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 selama 6 bulan 21 hari (23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019).

Namun, aktivis Maju Perempuan Indonesia (MPI) ini tidak menyebutkan berapa lama masa kampanye pada Pemilu 2024 yang ideal agar irisan tahapan pemilu dengan tahapan pilkada tidak sampai menambah beban kerja penyelenggara pemilu.

Terkait dengan aturan main pemilu/pemilihan yang belum ada di dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada, Titi menyebutkan ada banyak hal yang berkaitan dengan terobosan dan inovasi penyelenggaraan pemilu yang perlu aturan lebih baik dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem lantas mencontohkan penerapan sistem teknologi informasi rekapitulasi suara secara elektronik atau Sirekap.

Meskipun Sirekap masih berfungsi sebagai alat bantu atau instrumen akuntabilitas, menurut dia, tetap memerlukan pengaturan yang komprehensif dan kukuh agar pelaksanaannya di lapangan bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi pendaftaran partai politik peserta pemilu atau Sipol juga perlu penguatan pengaturan dalam PKPU agar semua pihak bisa memahami dan menerima dengan baik.

Dengan demikian, lanjut Titi, pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu bisa berlangsung efektif dan efisien di tengah animo kehadiran cukup banyak partai politik baru.

Dengan kehadiran Sipol, diyakini validitas dan akurasi pendaftaran dan verifikasi parpol bisa terjamin sebab prosesnya diupayakan lebih profesional dan kredibel melalui bantuan penggunaan sistem teknologi informasi pemilu.

IT Pemilu

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum mensosialisasikan pemanfaatan teknologi informasi yang akan digunakan baik di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di 2024.

Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan pada 2021 ini KPU telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dalam merumuskan masterplan teknologi informasi KPU yang akan dimanfaatkan untuk 2021-2025.

“Merupakan penyempurnaan dari masterplan sebelumnya dengan mengakomodasi perkembangan-perkembangan teknologi komunikasi yang ada dan juga kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan,” kata dia.

Dewa mengatakan IT masterplan KPU 2021-2025 ini disusun mengacu berbagai prinsip seperti akuntabilitas, aksesibilitas integritas dan keamanan.

“Keberadaan teknologi komunikasi dan informasi ini yang dimanfaatkan secara tepat diharapkan akan membantu efektivitas dan efisiensi KPU dalam penyelenggaraan pemilu ke depan,” tutur dia.

KPU akan terus mengevaluasi dan juga melakukan penyempurnaan terhadap sistem teknologi informasi yang terdapat di lingkungan KPU. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki maupun dipertahankan dari sistem informasi yang ada sekarang.

“Disertai dengan sejumlah inovasi yang diperlukan, dengan harapan dapat dilakukan dengan baik dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap KPU,” ucapnya. (Victor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here